Kejagung Sita 38 Aset dalam Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah, Nilainya Capai Rp846 Miliar
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PDI Perjuangan belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD.
Pernyataan resmi partai dijadwalkan disampaikan saat penutupan Rakernas besok, Senin (12/1/2026).
"Dalam pidato kemarin, sikap partai secara resmi akan disampaikan dalam penutupan Rakernas besok," kata kader muda PDI Perjuangan, Syaeful Mujab, dalam jumpa pers di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).Baca Juga:
Meski begitu, Syaeful membocorkan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal wacana tersebut.
Menurutnya, Megawati mempertanyakan mengapa demokrasi Indonesia terlihat seperti "senam poco-poco".
"'Kok demokrasi kita tuh kayak Senam Poco-Poco?' Saya cek di YouTube, Senam Poco-Poco tuh kayak gimana: maju, mundur, kanan, kiri," ujar Syaeful.
Bagi Megawati, demokrasi harus terus maju, mengedepankan kedaulatan rakyat dan aspirasi masyarakat, bukan sekadar putaran bolak-balik seperti senam tersebut.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa Pilkada langsung tetap menjadi pilihan utama partai.
"Sikap PDIP sudah sangat jelas yakni mendukung Pilkada langsung yang dipilih masyarakat. Pemilihan langsung merupakan kehendak rakyat," kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, Pilkada melalui DPRD pernah diterapkan pada era Orde Baru dan sempat berubah menjadi Pilkada langsung sejak 2005.
Menurutnya, kembali ke sistem lama akan menggerus demokrasi lokal dan hak rakyat menentukan pemimpin.
Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menilai wacana Pilkada lewat DPRD tidak memberi keuntungan bagi masyarakat.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Menur
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi pe
NASIONAL
KARO Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Se
PERISTIWA
HUMBAHAS Polda Sumatera Utara masih mendalami keterlibatan delapan orang yang diamankan terkait penyerangan di Desa Matiti, Kecamatan Do
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Tersangka penganiayaan berinisial RI alias KD (27) yang ditangkap Satreskrim Polres Langkat disebut merupakan adik dari seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sekitar 20 siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan mengundurkan diri setelah bebera
PENDIDIKAN