JAKARTA – PDI Perjuangan belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD.
Pernyataan resmi partai dijadwalkan disampaikan saat penutupan Rakernas besok, Senin (12/1/2026).
"Dalam pidato kemarin, sikap partai secara resmi akan disampaikan dalam penutupan Rakernas besok," kata kader muda PDI Perjuangan, Syaeful Mujab, dalam jumpa pers di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).Baca Juga:
Meski begitu, Syaeful membocorkan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal wacana tersebut.
Menurutnya, Megawati mempertanyakan mengapa demokrasi Indonesia terlihat seperti "senam poco-poco".
"'Kok demokrasi kita tuh kayak Senam Poco-Poco?' Saya cek di YouTube, Senam Poco-Poco tuh kayak gimana: maju, mundur, kanan, kiri," ujar Syaeful.
Bagi Megawati, demokrasi harus terus maju, mengedepankan kedaulatan rakyat dan aspirasi masyarakat, bukan sekadar putaran bolak-balik seperti senam tersebut.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa Pilkada langsung tetap menjadi pilihan utama partai.
"Sikap PDIP sudah sangat jelas yakni mendukung Pilkada langsung yang dipilih masyarakat. Pemilihan langsung merupakan kehendak rakyat," kata Ganjar.
Ganjar menambahkan, Pilkada melalui DPRD pernah diterapkan pada era Orde Baru dan sempat berubah menjadi Pilkada langsung sejak 2005.
Menurutnya, kembali ke sistem lama akan menggerus demokrasi lokal dan hak rakyat menentukan pemimpin.
Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menilai wacana Pilkada lewat DPRD tidak memberi keuntungan bagi masyarakat.
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim kuasa hukum selebgram Inara Rusli membantah klaim pihak pelapor Wardatina Mawa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti ut
ENTERTAINMENT
KENDARI Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kendari, Rikie Umbaran, dinonaktifkan sementara dari jabatannya mulai Jumat, 17 April 202
HUKUM DAN KRIMINAL
