Megawati Bandingkan Demokrasi Indonesia dengan “Senam Poco-Poco”, Apa Maknanya?

JAKARTA – PDI Perjuangan belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD.

Pernyataan resmi partai dijadwalkan disampaikan saat penutupan Rakernas besok, Senin (12/1/2026).

"Dalam pidato kemarin, sikap partai secara resmi akan disampaikan dalam penutupan Rakernas besok," kata kader muda PDI Perjuangan, Syaeful Mujab, dalam jumpa pers di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Baca Juga:

• Disebut 'Anak Abah', Pandji Pragiwaksono Buka Suara soal Anies Baswedan Tak Dibahas di ‘Mens Rea’

Meski begitu, Syaeful membocorkan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal wacana tersebut.

Menurutnya, Megawati mempertanyakan mengapa demokrasi Indonesia terlihat seperti "senam poco-poco".

"'Kok demokrasi kita tuh kayak Senam Poco-Poco?' Saya cek di YouTube, Senam Poco-Poco tuh kayak gimana: maju, mundur, kanan, kiri," ujar Syaeful.

Bagi Megawati, demokrasi harus terus maju, mengedepankan kedaulatan rakyat dan aspirasi masyarakat, bukan sekadar putaran bolak-balik seperti senam tersebut.

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa Pilkada langsung tetap menjadi pilihan utama partai.

"Sikap PDIP sudah sangat jelas yakni mendukung Pilkada langsung yang dipilih masyarakat. Pemilihan langsung merupakan kehendak rakyat," kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, Pilkada melalui DPRD pernah diterapkan pada era Orde Baru dan sempat berubah menjadi Pilkada langsung sejak 2005.

Menurutnya, kembali ke sistem lama akan menggerus demokrasi lokal dan hak rakyat menentukan pemimpin.

Peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, menilai wacana Pilkada lewat DPRD tidak memberi keuntungan bagi masyarakat.

Sebaliknya, suara rakyat bisa tersingkir, dan praktik politik uang justru berpindah ke anggota DPRD.

"Kalau dalam Pilkada langsung saja muncul banyak kandidat bayangan, apalagi kalau kepala daerah dipilih DPRD. Money politic bisa bergeser, bukan hilang," ujarnya.

Kahfi menekankan, masalah utama bukan siapa yang memilih, melainkan perbaikan sistem agar integritas kepala daerah terjaga.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut partainya tengah mengkaji kemungkinan Pilkada lewat DPRD sebagai upaya menekan biaya politik.

"Sedang dikaji ya. Apakah kalau nanti ada alternatif kembali ke DPRD itu akan membuat biaya lebih murah atau tidak," kata Doli, Kamis (11/12/2025).

Meski demikian, Doli menegaskan, integritas kepala daerah tetap menjadi faktor utama dalam pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung.

Kesimpulan: Wacana Pilkada lewat DPRD kembali menjadi perdebatan politik.

PDIP masih menunggu momen penutupan Rakernas untuk menyampaikan sikap resmi, sementara Golkar membuka opsi kajian sistem pemilihan.

Peneliti menekankan, penguatan demokrasi lokal dan hak rakyat tetap harus menjadi prioritas.*

(lp/ad)

Disebut 'Anak Abah', Pandji Pragiwaksono Buka Suara soal Anies Baswedan Tak Dibahas di ‘Mens Rea’

Situasi Iran Kian Memanas, Trump Klaim AS “Siap Membantu” Demonstran Anti-Pemerintah

Kaesang Incar Jateng Jadi “Kandang Gajah”, Hasto: Pemilu Masih Panjang

PDIP Tunggu Masukan DPD Sebelum Tentukan Sikap Politik soal Pilkada Lewat DPRD

Soroti Pidato Megawati soal Politik Global dan Lingkungan Hidup, Rocky Gerung: Jernih, Tulus, dan Berani

Megawati: Undang-Undang dan Regulasi Beri 'Karpet Merah' Percepat Deforestasi dan Perampasan Tanah