Tak Ada Lagi Pungutan Pengunjung, Pemprov Sumut Siapkan Dua Jalur Baru Menuju Wisata Air Panas Karo
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana membangun dua jalur akses baru menuju kawasan Wisata Air Panas Karo d
PERISTIWA
JAKARTA – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau mekanisme tidak langsung berpotensi melahirkan pemimpin yang minim legitimasi di mata publik.
Pernyataan itu disampaikan Efriza kepada wartawan pada Kamis (15/1/2026).
Menurut Efriza, persoalan utama pilkada tidak langsung bukan terletak pada kemampuan masyarakat memilih, melainkan kualitas kandidat yang diajukan oleh elite politik.Baca Juga:
"Pilkada tidak langsung itu ketika pemimpinnya terpilih tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Bukan salah masyarakat tidak bisa memilih, tetapi yang dicalonkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Efriza.
Pengamat itu menekankan, mekanisme ini berpotensi menimbulkan elitisme dan politik transaksional.
Akses kekuasaan akan semakin sempit dan hanya berputar di lingkaran elite tertentu.
Dampaknya, biaya politik bisa meningkat secara tersembunyi, sementara prinsip demokrasi substantif menjadi tergerus.
"Jangan-jangan semuanya itu elitisme. Kecenderungannya lebih mahal karena hanya elit-elit politik yang memiliki akses," tambah Efriza.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD mensyaratkan perubahan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Mekanisme ini tetap harus merujuk pada UUD 1945 dan sila keempat Pancasila, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Tito juga menyebut bahwa wacana pilkada melalui DPRD telah menimbulkan perdebatan di berbagai daerah, termasuk Kota Padang.
"Kalau dilakukan dengan pemilihan oleh DPRD, Undang-Undang Pilkada harus diubah," ujarnya, menegaskan prosedur legal yang diperlukan.
Efriza menyimpulkan, jika pilkada tidak langsung diberlakukan tanpa evaluasi matang, risiko lahirnya pemimpin tanpa legitimasi masyarakat dan meningkatnya praktik politik transaksional menjadi ancaman serius bagi demokrasi lokal.*
(k/dh)
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana membangun dua jalur akses baru menuju kawasan Wisata Air Panas Karo d
PERISTIWA
MEDAN Gugatan Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya terhadap Bupati Simalungun kembali disidangkan di Pengadilan Tata Usaha
HUKUM DAN KRIMINAL
TARAKAN Kesadaran terhadap bahaya kebakaran dan penanganan kondisi darurat kini mulai diperkenalkan sejak bangku sekolah. PT Pertamina E
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi syariah di Indonesia melalui pengembangan ekosistem yang melibatkan koperasi, indus
EKONOMI
JAKARTA Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakya
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menyatakan dukungan terhadap rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN (Persero)) memban
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyebut dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan persoalan keluarga yang melibatkan Ruben Onsu kembali mencuat setelah dirinya mendatangi Komisi Perlindungan Anak Ind
ENTERTAINMENT