Kasus Penyelundupan Sabu 1,9 Ton, Juru Mudi Kapal Sea Dragon Divonis 15 Tahun
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI — Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan kekecewaan karena Binjai dinilai belum masuk kategori daerah UHC Prioritas.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr. Sugianto, mengatakan pemerintah kota telah menambah kuota kepesertaan UHC Prioritas pada 2026 hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Penambahan tersebut ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan telah mendapat persetujuan DPRD Kota Binjai.Baca Juga:
"Pemko Binjai tetap berkomitmen menjalankan UHC Prioritas untuk menjaga angka kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu," kata Sugianto, Jumat, 16 Januari 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah kota juga terus mengimbau warga yang mampu agar tetap aktif membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, baik kelas I maupun kelas II.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat keaktifan peserta BPJS di Binjai.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Binjai per 15 Januari 2026 mencapai 80,21 persen.
Sugianto menegaskan, hingga saat ini pelayanan kesehatan melalui program UHC Prioritas masih berjalan tanpa gangguan.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan kekecewaannya dalam rapat daring bersama kepala daerah karena menilai Kota Binjai belum memenuhi kriteria UHC Prioritas, meski pemerintah kota telah melakukan peluncuran program tersebut.
Pernyataan Gubernur itu dibantah oleh anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir. Ia menyebut UHC Prioritas di Kota Binjai telah berjalan dan telah ditinjau langsung oleh Wakil Wali Kota Binjai.
"Keliru jika dikatakan Kota Binjai belum UHC Prioritas. Kalau ada kekurangan, itu menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan," ujar Ronggur.
Ronggur mengakui adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp4,5 miliar sejak Oktober 2025.
Namun, ia menegaskan tunggakan tersebut tidak menghentikan pelayanan UHC Prioritas di Kota Binjai. DPRD, kata dia, akan mendorong pemerintah kota segera melunasi kewajiban tersebut.*
(tm/dh)
BATAM Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Leo Candra Samosir, juru mudi kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kapten kapal Sea Dragon Tarawa, Hasiholan Samosir (54), dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Memasuki hari ke19 Ramadan 1447 H, umat Muslim diingatkan agar tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memperbanyak ama
AGAMA
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tetap mempertahankan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (M
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di In
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat pada 19 Maret 2026 untuk menetapkan awal Syawal 1447 Hijriyah, sekaligus
NASIONAL
MEDAN Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Ir. Doddy Hanggodo, melakukan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Ut
NASIONAL
TAPANULI SELATAN, SUMUT Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gedung Cip
PEMERINTAHAN
JAKARTA Aparat kepolisian dari Bareskrim Polri intensif memburu dua buronan jaringan narkoba yang diduga berada di bawah kendali Erwin I
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, ASAHAN Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan bersama Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan penyaluran Zakat, I
PEMERINTAHAN