Pungli Masih Marak di Kawasan Wisata Sumut, Bobby Nasution Siapkan Penertiban Menyeluruh
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
JAKARTA — Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka.
Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa reshuffle menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyebut pergantian anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden yang tidak dapat dibatasi oleh pihak mana pun.Baca Juga:
"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya. Dalam perjalanannya, beliau pula yang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja semuanya," kata Saleh, Sabtu, 24 Januari 2026.
Saleh mengatakan, evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan hal yang wajar dan konstitusional.
Karena itu, menurut dia, tidak ada pihak yang berhak mengintervensi atau membatasi keputusan presiden terkait komposisi kabinet.
"Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan Presiden ini. Penilaiannya tentu murni dari beliau. Bisa saja berdasarkan evaluasi pribadi atau masukan dari pihak lain yang dinilainya benar," ujarnya.
Ia menilai, dinamika politik kerap memunculkan pro dan kontra setiap kali isu reshuffle mencuat.
Ada pihak yang berharap presiden mengganti menteri tertentu, namun keputusan akhir bisa saja berbeda dari ekspektasi publik atau kelompok politik tertentu.
"Bisa saja orang berharap yang diganti adalah mereka yang dianggap tidak mampu. Tapi ternyata yang diganti justru orang yang dianggap rajin dan berhasil. Kalau sudah diputuskan Presiden, semua harus mengikuti," kata Saleh.
Meski demikian, Ketua Komisi VII DPR itu berharap jika reshuffle dilakukan, figur pengganti mampu bekerja lebih baik dan memperkuat kinerja pemerintahan.
Ia menilai Presiden Prabowo masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah besar yang membutuhkan dukungan kabinet yang solid.
Menurut Saleh, pelaksanaan dan pembumian visi Asta Cita Prabowo–Gibran menjadi salah satu agenda utama yang harus dituntaskan.
Selain itu, penanganan pascabencana di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera, juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Di tingkat global, ia menyebut Presiden Prabowo berupaya mendorong Indonesia tampil lebih aktif di panggung internasional.
Langkah tersebut, kata Saleh, harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di dalam negeri.
"Kita tunggu saja bagaimana keputusannya nanti. Apa pun yang diputuskan, semoga membawa kebaikan bagi semua," ujarnya.*
(sn/ad)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat (30), terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur d
NASIONAL
BANDA ACEH Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke80, Polresta Banda Aceh kembali menggelar turnamen olahraga Kapolresta Cup 2026.
NASIONAL
MEDAN Sebanyak enam hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dilaporka
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi Pengurus Besar
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis menerima kunjungan sekaligus audiensi
PEMERINTAHAN