Korban Pencurian Toko Ponsel Kini Jadi Tersangka, Polrestabes Medan Buka Suara
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan menanggapi viralnya video yang menyebut bahwa korban pencurian toko ponsel berinis
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG – Direktur PT ELANG BALI GROUP, I Nyoman Sariana atau akrab disapa Dede Elangbali, menegaskan dukungannya terhadap struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden.
Menurutnya, penempatan ini merupakan pilihan paling tepat untuk memastikan supremasi sipil, akuntabilitas demokratis, serta efektivitas penyelenggaraan keamanan nasional.
"Polri adalah institusi strategis negara. Keberadaannya mencerminkan amanat UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Dede, Kamis (29/1/2026).Baca Juga:
Dede menekankan bahwa wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian bukanlah solusi utama.
Yang lebih mendesak, kata dia, adalah penguatan institusi Polri dari sisi profesionalisme, integritas, dan sistem pengawasan.
"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab penuh terhadap stabilitas nasional. Dengan struktur ini, Polri dapat bertindak cepat, terkoordinasi, dan efektif," ujarnya.
Menurut Dede, penempatan Polri langsung di bawah Presiden juga mempertegas jalur akuntabilitas yang jelas.
Jika ditempatkan di bawah kementerian, rantai birokrasi yang panjang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat.
Ia menambahkan, mekanisme ini bukan subordinasi politik. Justru sebaliknya, struktur tersebut mencerminkan supremasi sipil dalam demokrasi, sekaligus mempermudah pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat.
Dede juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Polri melalui penguatan profesionalisme, disiplin, dan pengawasan internal maupun eksternal, bukan sekadar mengubah struktur kelembagaan.
Dede menegaskan pula, meski berada di bawah Presiden, Polri tetap independen dalam penegakan hukum dan menghormati hak asasi manusia.
"Kedudukan struktural di bawah Presiden jangan dimaknai sebagai alat kekuasaan, melainkan mekanisme akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan," ujarnya.
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan menanggapi viralnya video yang menyebut bahwa korban pencurian toko ponsel berinis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Kesehatan, Benyamin Paulus Octavianus, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah ke
KESEHATAN
ASAHAN Seorang pria berinisial MA (29) ditangkap polisi karena diduga membunuh istrinya sendiri, AIP (20), di Jalan Batu Asahan, Kelurah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Piatur Sihotang, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penunt
HUKUM DAN KRIMINAL
BUKITTINGGI Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi di kancah pariwisata regional. Kota yang terkenal dengan Jam Gadangnya ini mera
PARIWISATA
BOGOR Pemerintah Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan akan membuka dialog dengan Majelis Ulama Indones
NASIONAL
DENPASAR Sidang tuntutan kasus penembakan dua warga negara Australia, Zivan Radmanovic (32) dan Sanar Ghanim (34), yang terjadi di sebua
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dua oknum polisi di Jambi, Bripda NIR dan Bripda SR, kini menjalani proses hukum terkait dugaan kekerasan seksual terhadap seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tujuh terdakwa perkara tindak pidana korupsi pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) dan sanitasi sekolah pada masa pandemi C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kodim 0502/Jakarta Utara bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menangani kondisi darurat sampah di wilayah Keluraha
NASIONAL