BADUNG – Direktur PT ELANG BALI GROUP, I Nyoman Sariana atau akrab disapa Dede Elangbali, menegaskan dukungannya terhadap struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden.
Menurutnya, penempatan ini merupakan pilihan paling tepat untuk memastikan supremasi sipil, akuntabilitas demokratis, serta efektivitas penyelenggaraan keamanan nasional.
"Polri adalah institusi strategis negara. Keberadaannya mencerminkan amanat UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Dede, Kamis (29/1/2026).Baca Juga:
Dede menekankan bahwa wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian bukanlah solusi utama.
Yang lebih mendesak, kata dia, adalah penguatan institusi Polri dari sisi profesionalisme, integritas, dan sistem pengawasan.
"Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab penuh terhadap stabilitas nasional. Dengan struktur ini, Polri dapat bertindak cepat, terkoordinasi, dan efektif," ujarnya.
Menurut Dede, penempatan Polri langsung di bawah Presiden juga mempertegas jalur akuntabilitas yang jelas.
Jika ditempatkan di bawah kementerian, rantai birokrasi yang panjang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat.
Ia menambahkan, mekanisme ini bukan subordinasi politik. Justru sebaliknya, struktur tersebut mencerminkan supremasi sipil dalam demokrasi, sekaligus mempermudah pertanggungjawaban politik kepada DPR dan rakyat.
Dede juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Polri melalui penguatan profesionalisme, disiplin, dan pengawasan internal maupun eksternal, bukan sekadar mengubah struktur kelembagaan.
Dede menegaskan pula, meski berada di bawah Presiden, Polri tetap independen dalam penegakan hukum dan menghormati hak asasi manusia.
"Kedudukan struktural di bawah Presiden jangan dimaknai sebagai alat kekuasaan, melainkan mekanisme akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan," ujarnya.
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim independen guna me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kemen
EKONOMI
JAKARTA Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari konflik
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekuran
NASIONAL
BATU BARA Di saat kebutuhan uang tunai meningkat jelang Lebaran, mesin ATM milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Talawi justru
PERISTIWA
DELI SERDANG Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Palti Hutabarat, menjadi korban aksi teror
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan hunian tetap (hun
NASIONAL
JAKARTA Permohonan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Wido
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam
EKONOMI
