BADUNG – Pemerintah tetap mempertahankan patokan bantuan dana partai politik (banpol) sebesar Rp 1.000 per suara per tahun, meski sejumlah partai mengusulkan kenaikan.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, saat ditemui di Kabupaten Badung, Rabu (11/2/2026).
"Dari diskusi yang disampaikan oleh perwakilan partai politik tadi, mereka sampaikan masih kurang, tetapi sementara patokan itu yang kita pegang," kata Lodewijk.Baca Juga:
Menurut Lodewijk, nominal banpol Indonesia memang relatif kecil jika dibandingkan negara lain.
Namun, kewenangan untuk mengusulkan perubahan angka berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang berhak memberi usulan adalah KPK, jadi kami masih menunggu jika angka itu mulai dinilai tidak relevan lagi," tambahnya.
Sebagai ilustrasi, Partai Golkar yang meraih sekitar 23 juta suara dalam Pemilu menerima banpol dari APBN sekitar Rp 23 miliar per tahun.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengingatkan bahwa besaran dana bukan satu-satunya tolok ukur integritas partai.
Pada 2019, KPK pernah mengusulkan banpol sebesar Rp 16.900 per suara, dengan skema pembiayaan 50% dari APBN atau sekitar Rp 8.000 per suara, sementara angka Rp 10.000 juga sempat muncul sebelum akhirnya ditetapkan Rp 1.000 per suara per tahun.
Wacana kenaikan banpol kembali menguat setelah Kemenko Polkam merilis Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025.
Laporan tersebut mencatat penurunan nilai dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel dari 60 menjadi 44,5.
Secara keseluruhan, rata-rata IIPP 2025 berada pada angka 61,22 atau kategori berintegritas sedang.
TAPANULI SELATAN Insiden dugaan pelarangan dan pengusiran jurnalis saat meliput sengketa lahan antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT A
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa lahan adat antara Parsadaan Siregar Siagian dan PT Agincourt Resources (PT AR), pengelola Tambang Emas Martabe
NASIONAL
LAMPUNG Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Drs Sumarto M.Si, menekankan pentingnya kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan adaptif
NASIONAL
MEDAN Pertumbuhan kota tidak lepas dari peran dunia usaha dan tenaga kerja. Pemko Medan menegaskan bahwa setiap persoalan antara perusah
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Enjang, S.I.P., M.Han., memimpin kegiatan Karya Bakti dan
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Di bawah terik matahari Kamis (12/2/2026), halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung bergema dengan orasi Gerakan Masyaraka
NASIONAL
YAHUKIMO, PAPUA Seorang sopir mobil tangki air bersih, Suwono (62), menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) sa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEULABOH, ACEH Gempa bumi bermagnitudo 4,7 mengguncang wilayah Meulaboh, Aceh Barat, Kamis malam (12/2/2026) pukul 20.14 WIB. Berdasarka
NASIONAL
BADUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026 di SwissBelhotel Rai
PEMERINTAHAN
