Praperadilan Roy Suryo Memanas, Polda Metro Siapkan Saksi Ahli untuk Bantah Gugatan
JAKARTA Polda Metro Jaya menyiapkan saksi ahli untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakart
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG – Pemerintah tetap mempertahankan patokan bantuan dana partai politik (banpol) sebesar Rp 1.000 per suara per tahun, meski sejumlah partai mengusulkan kenaikan.
Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, saat ditemui di Kabupaten Badung, Rabu (11/2/2026).
"Dari diskusi yang disampaikan oleh perwakilan partai politik tadi, mereka sampaikan masih kurang, tetapi sementara patokan itu yang kita pegang," kata Lodewijk.Baca Juga:
Menurut Lodewijk, nominal banpol Indonesia memang relatif kecil jika dibandingkan negara lain.
Namun, kewenangan untuk mengusulkan perubahan angka berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang berhak memberi usulan adalah KPK, jadi kami masih menunggu jika angka itu mulai dinilai tidak relevan lagi," tambahnya.
Sebagai ilustrasi, Partai Golkar yang meraih sekitar 23 juta suara dalam Pemilu menerima banpol dari APBN sekitar Rp 23 miliar per tahun.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengingatkan bahwa besaran dana bukan satu-satunya tolok ukur integritas partai.
Pada 2019, KPK pernah mengusulkan banpol sebesar Rp 16.900 per suara, dengan skema pembiayaan 50% dari APBN atau sekitar Rp 8.000 per suara, sementara angka Rp 10.000 juga sempat muncul sebelum akhirnya ditetapkan Rp 1.000 per suara per tahun.
Wacana kenaikan banpol kembali menguat setelah Kemenko Polkam merilis Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025.
Laporan tersebut mencatat penurunan nilai dimensi keuangan partai yang transparan dan akuntabel dari 60 menjadi 44,5.
Secara keseluruhan, rata-rata IIPP 2025 berada pada angka 61,22 atau kategori berintegritas sedang.
JAKARTA Polda Metro Jaya menyiapkan saksi ahli untuk menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakart
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak sekitar 250 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mulai membangun
EKONOMI
LUBUK PAKAM Warga Dusun I, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, mengaku belum menerima tanggapan dari P
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin upacara peringatan Hari Bhayangkara ke80 sebagai Inspektur Upacara (Irup) yang a
NASIONAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memerintahkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebuah obrolan santai di warung kopi tanpa agenda khusus ternyata melahirkan organisasi sosial yang kini aktif melestarikan a
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjadikan pelestarian lingkungan sebagai
PEMERINTAHAN