Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, merupakan istri Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yakni Suci Nitia Edward.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa (30/6/2026).
"Benar," kata Budi singkat saat ditanya mengenai identitas anggota keluarga penyelenggara negara yang turut diamankan dalam operasi tersebut.Baca Juga:
Sebelumnya, KPK mengamankan 10 orang dalam OTT yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Kelima orang itu terdiri atas tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, serta satu anggota keluarga penyelenggara negara yang belakangan diketahui merupakan istri Bupati Kuansing.
Sementara itu, hingga Selasa malam, keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnaen masih belum diketahui. Keduanya disebut belum berhasil ditemukan saat tim KPK melakukan operasi tangkap tangan.
KPK menyatakan masih terus melakukan pencarian terhadap kedua pejabat tersebut dan meminta agar bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri.
"Kami mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kuansing untuk kooperatif menyerahkan diri ke KPK sehingga proses hukum yang berjalan bisa dilakukan secara efektif," ujar Budi.
Operasi tangkap tangan di Kuansing diketahui berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya barang bukti elektronik berupa bukti transaksi keuangan serta satu unit kendaraan roda empat yang diduga digunakan sebagai instrumen dalam tindak pidana suap.
"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa barang bukti elektronik terkait transaksi keuangan. Selain itu, satu unit kendaraan roda empat juga turut diamankan dan diduga menjadi instrumen suap," jelas Budi.
Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu dijadwalkan menyampaikan perkembangan perkara melalui konferensi pers pada Rabu (1/7/2026).* (d/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI