PAN Tanggapi Usul Ambang Batas Parlemen 7% Surya Paloh: Bayangkan, Suara Sah Rakyat Bisa Hilang Lebih Banyak

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menanggapi usulan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di angka 7%.

Menurut Viva, ambang batas parlemen yang ideal adalah 0%, seiring prinsip keterwakilan yang adil bagi seluruh suara rakyat.

"Setiap partai tentu memiliki pemikiran sendiri. Hal itu logis dan wajar. Bagi PAN, kami selalu berprinsip pada hukum, kaidah, dan norma pemilu," kata Viva kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Baca Juga:

• Kanwil Kemenkum Bali Dampingi Posbankum Tabanan, Perkuat Akses Layanan Hukum Masyarakat Desa

Viva menjelaskan, semakin tinggi angka PT, semakin banyak suara sah nasional yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi, sehingga sistem menjadi disproporsional.

Ia menyoroti data Pemilu sebelumnya:
Pemilu 2009, PT 2,5% → suara hilang 18%
Pemilu 2014, PT 3,5% → suara hilang 2,4%
Pemilu 2019, PT 4% → suara hilang 9,7%
Pemilu 2024, PT 4% → suara hilang 10,6%

"Bayangkan jika PT 7%, suara sah yang hilang akan jauh lebih besar. Pemilu menjadi tidak berintegritas, jauh dari kedaulatan rakyat, dan kualitas demokrasi bisa tergerus," ujar Viva.

Ia menambahkan, jika tujuan peningkatan PT adalah menekan fragmentasi politik di DPR, solusi yang lebih demokratis adalah melalui koalisi partai dalam pembentukan fraksi, sehingga nilai kedaulatan rakyat tetap terjaga dan pemerintah berjalan stabil.

Sebelumnya, Surya Paloh menyebut PT 7% akan lebih efektif untuk membentuk partai "terpilih" (selected party) dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Ia menekankan perlunya efektivitas, konsistensi, serta manfaat demokrasi bagi cita-cita kemerdekaan Indonesia.

"Kalau terlalu banyak partai, demokrasi bisa kehilangan azas manfaat. Efektivitas, daya nalar, dan moralitas harus bergerak lebih dekat pada tujuan bersama," ujar Paloh saat konferensi pers di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).*

(d/ad)

Kanwil Kemenkum Bali Dampingi Posbankum Tabanan, Perkuat Akses Layanan Hukum Masyarakat Desa

Kanwil Kemenkum Bali Siap Sambut Peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional, Dukung Program Asta Cita Presiden

Inflasi Pangan Mulai Terasa: Harga Cabai Rawit, Telur dan Ayam Meroket!

Bupati Humbahas dan Dandim Tinjau Rencana Pembukaan Jalan Sijarango–Pusuk II Simaninggir melalui TMMD 2026

“Aku Tersesat di Negeriku” – Fandi ABK Medan Bacakan Pledoi di Pengadilan Batam

RUU Pemilu: Komisi II DPR Akan Libatkan Partai Non-Parlemen dan Stakeholders