BREAKING NEWS
Jumat, 27 Februari 2026

Bawaslu Binjai Soroti Politik Uang dan Identitas dalam Diskusi Konsolidasi Demokrasi

Hadyan - Jumat, 27 Februari 2026 20:24 WIB
Bawaslu Binjai Soroti Politik Uang dan Identitas dalam Diskusi Konsolidasi Demokrasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Rabu, 25 Februari 2026, dengan menghadirkan Ketua PA GMNI Kota Binjai, Muli S. Depari, sebagai narasumber. (Foto: ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

BINJAI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi pada Rabu, 25 Februari 2026, dengan menghadirkan Ketua PA GMNI Kota Binjai, Muli S. Depari, sebagai narasumber.

Forum yang berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kota Binjai itu membahas tantangan demokrasi kontemporer dan penguatan kualitas Pemilu serta Pemilihan.

Diskusi dihadiri Anggota Bawaslu Kota Binjai, Fadil Azhar, beserta jajaran sekretariat. Pembahasan berlangsung dinamis dengan menyoroti esensi pemilu sebagai instrumen utama dalam sistem demokrasi konstitusional.

Baca Juga:

Dalam pemaparannya, Muli menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar mekanisme prosedural sirkulasi kekuasaan, melainkan sarana legitimasi politik yang menentukan kualitas representasi rakyat dalam struktur pemerintahan.

Ia mengingatkan, tanpa penanganan sistemik terhadap berbagai tantangan demokrasi, pemilu berpotensi kehilangan substansi sebagai arena adu gagasan dan bergeser menjadi kontestasi pragmatis yang berorientasi pada kekuasaan.

Ia menyoroti praktik politik uang sebagai ancaman serius bagi demokrasi substantif. Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya mereduksi rasionalitas pemilih, tetapi juga menggeser orientasi demokrasi dari pertarungan gagasan menjadi transaksi kepentingan jangka pendek.

"Praktik tersebut merupakan bentuk penyimpangan yang berdampak destruktif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu dan legitimasi pemerintahan," ujarnya.

Selain politik uang, Muli juga menyinggung bahaya politik identitas yang mengeksploitasi sentimen primordial berbasis agama, suku, maupun golongan.

Praktik tersebut dinilai berpotensi memecah kohesi sosial dan memicu polarisasi di tengah masyarakat. Ia mendorong kampanye edukatif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik.

Fenomena politik dinasti turut menjadi sorotan. Dominasi relasi kekerabatan dalam proses kandidasi, kata dia, berpotensi mempersempit ruang kompetisi yang adil berbasis kapasitas dan integritas individu.

Ia juga mengingatkan potensi intervensi politik dalam bentuk mobilisasi atau penekanan terhadap masyarakat yang dapat mengganggu kebebasan memilih.

Menurutnya, praktik semacam itu berisiko menurunkan independensi warga dalam menentukan preferensi politik secara rasional.

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Pelestarian Budaya Bali Jadi Fokus, Ibu Putri Koster Ingatkan Generasi Muda untuk Bangga dengan Aksara, Bahasa, dan Busana Lokal
APDESU Indonesia Resmi Beritahu Rencana Aksi Unras Ke Mako Polres Batubara Soal Kegiatan Diskop UKM T.A 2025
Kick-Off HPN 2026: MIO Soroti Krisis Ekonomi Media dan Ancaman Kebebasan Pers
Semangat Hari Pahlawan, GMDM Riau dan RS Awal Bros Bergerak Melawan Narkoba
Bali Jadi Tuan Rumah Seminar Kedokteran Olahraga, Wagub Giri Prasta Soroti Kesehatan Publik
Indah Kirana Atal S. Depari Resmi Pimpin IKWI, Tekankan Pentingnya Persatuan Usai Dualisme PWI
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru