Saleh Daulay Tak Respon Saat Mau Diwawancara Soal Agunan Tambahan KUR Rp 100 Juta di BRI

MEDAN – Aksi warganet (netizen) yang "merujak" anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook "Sumut Indah", yang kecewa dengan kinerjanya, tampaknya bukan tanpa alasan.

Sebagai sebuah media, bitvonline.com pun pernah tidak direspon saat mau wawancara kasus yang memang menjadi bidang tugas Saleh Daulay sendiri.

Sayangnya, Saleh Daulay tidak merespon saat diakses melalui pesan WhatsApps ke nomor 0813 8699 xxxx pada 12 Juni 2025. Padahal, nomor ini diketahui milik Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VI DPR RI.

Nomor itu sendiri, diperoleh dari seorang teman dekat Saleh Partaonan Daulay yang berdomisili di Medan. Aplikasi Getcontact pun memberitahu bahwa nomor tersebut atas nama Saleh Daulay Pan.

Wawancara Soal Agunan Tambahan KUR
bitvonline.com sendiri, ingin meminta tanggapan Saleh Daulay terkait tindakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Sumut yang masih mensyaratkan agunan tambahan dalam pengucuran Kredit Usah Rakyat (KUR) di bawah Rp 100 juta.

Persoalan kredit KUR terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—termasuk BRI—memang merupakan bidang tugas Saleh Partaonan Daulay.

Bahkan, pada 18 Maret 2025, sebagai Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan bank-bank pemerintah.

Saat itu, dibahas kebijakan jahat bank-bank pemerintah yang mensyaratkan agunan tambahan dalam pemberian KUR di bawah Rp 100 juta. Padahal, ketentuan dan peraturan melarang perbankan mensyaratkan agunan tambahan itu.

Demi mendapatkan kredit KUR untuk pengembangan usaha, para pelaku usaha terpaksa memenuhi persyaratan tersebut. Pada umumnya, pelaku usaha memberikan sertipikat tanah sebagai agunan tambahan.

Inilah yang membuat Saleh Daulay "tampak" begitu sangat marah pada saat RDP. Bahkan, ekspresi Saleh Daulay "terlihat" begitu sangat emosional akibat kebijakan nakal para perbankan itu.

Tidak Direspon
Berdasarkan itulah, bitvonline.com ingin mewawancarai Saleh Daulay terkait kondisi yang terjadi di Sumut. Sebagai pembuka komunikasi, bitvonline.com mengirimkan pesan WhatsApss yang menjelaskan bahwa BRI di Sumut masih mensyaratkan agunan tambahan dalam KUR di bawah Rp 100 juta.

Namun, hal tersebut tidak mendapat respon dan tanggapan hingga hari ini, Senin, 2 Maret 2026. Padahal, pesan yang dikimkan sudah bertanda ceklis dua. Bahkan, dilihat dari vitur "info" WhattsApps, pesan yang dikimkan sudah berwarna biru pertanda sudah dibaca.

Saleh Daulay memang berhak tidak merespon, meski ia seorang pejabat publik yang bekerja digaji rakyat. Sebagai sebuah media, bitvonline.com hanya menuliskan soal kinerjanya.

"Dirujak" Warganet
Sebagaimana diberitakan bitvonline.com pada edisi 28 Februari 2026, warganet "merujak" Saleh Partaonan Daulay, di sebuah postingan akun facebook atas nama "Sumut Indah". Mereka kecewa dengan kinerja anggota Fraksi PAN DPR RI itu, meski ada yang mendukungnya.

Akun Syahrul Pohan, salah seorang warganet misalnya blak-blakan menuliskan "sedikitpun gk puas,,, karena si Saleh Partaonan ini bekerja untuk dia dan suka suka dia apa yang puas..".

Akun Arroyan Siregar mengekspresikan ketidakpuasannya dengan menulis dengan huruf kapital "SANGAT TIDAK PUAS". Sedang akun August Remon Sirait justru mengaku tidak mengenal Saleh Partaonan Daulay dengan menulis "siapa orang ini".

Akun Ahmad Sholeh Bahara Harahap menuliskan "saya rasa tak ada manfaatnya sama masyarakat". Sedang akun Ikhsan Nasution menyebut "Omdo, giliran butuh baru turun, Cuma gagasan aja, nyatanya nol besar".

Lebih menarik komentar akun Ahmad Landong yang menuliskan kekecewaannya dalam Bahasa Mandailing "Amegunana alak ita on di-pusatkan, jalan di Palas tidak sampai 300 km dari batas Paluta ke batas Riau tidak pernah selesai 20 tahun ma pamekaran, borat do".

Artinya, apa artinya orang kampung kit aini duduk di pusat (DPR RI), jalan di Kabupaten Palas tidak sampai 300 Km dari batas Paluta ke batas Riau tidak pernah selesai 20 tahun sudah pemekaran.

Nada serupa juga disampaikan akun Eddy Sabri Nasution yang menuliskan "Putra Palas yang saya lihat belum ada berbuat untuk kampungnya sendiri. Hanya datang pamer sebagai anggota dewan pulang ke Jakarta. Karena Palas itu tidak tau kita yang mana kota yang mana desa. Coba kita lihat daerah lain tetangga sendiri, makasih".

Sedang akun Paruhum Hasibuan menuliskan "Kalau kami masyarakat, mana puas. Udah 2 periode beliau menjabat DPR RI, jalan lintas belum pernah layak dan selesai diperbaiki. Klo ngk dekat pemilu, mana ingat sama masyarakat. Padahal dia asli orang Sibuhuan Padang Lawas. Jadi wajarkah dua periode duduk di DPR jalan dari Gunung Tua sampai Pasar Ujung Batu ngk pernah tuntas?".

Akun Gajalla Siregar menuliskan dengan sedikit panjang. Ia mempertanyakan "Apakah beliau pernah menolak tentang hutang luar negeri? Apalah beliau pernah bersuara tentang MBG? Apakah beliau pernah bersuara tentang rangkap jabatan para petinggi negara? Apakah beliau pernah bersuara tentang kinerja kepolisian? Apakah beliau pernah berbicara tentang PIK-2"

Kemudian Gajalla Siregar melanjutkan "apakah beliau pernah berbicara tentang mapia pertanahan? Apakah tanggapan beliau tentang parpol yang kalah dalam kontestasi pilpres tetapi memilih berkoalisi dengan pemerintah terpilih?"

"Pernah atau beliau bersuara tentang gaji tunjangan dan dana pensiunan anggota DPR? Semua hal diatas menjadi tolok ukur bagi saya untuk menilai baik atau tidak kinerja seeorang sebagai wakil rakyat".

Sedang akun Ahmad Jufri Sitompul menuliskan pengalamannya "waktu kampanye datang ke Aek Goti, Labusel lihat kondisi jalan jelek. Sudah duduk, ngk Nampak beritanya. Mana janjimu membenahi Dapil-mu?".*