Kritik Keras Jusuf Kalla: Komunikasi Pemerintah Tak Nyambung, Menteri Justru Bertengkar di Ruang Publik

JAKARTA – Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait masalah komunikasi dengan masyarakat yang dianggap tidak efektif.

Menurutnya, meskipun banyak program baik yang dicanangkan oleh pemerintah, cara penyampaian yang tidak tepat membuat banyak kebijakan gagal dipahami atau diterima dengan baik oleh rakyat.

Kritik ini disampaikan oleh Jusuf Kalla saat menerima kunjungan dari para akademisi dan praktisi yang tergabung dalam kelompok Komunikolog Indonesia di kediamannya, pada Sabtu (14/3/2026).

Baca Juga:

• Skema KUR BRI 2026: Pinjaman Hingga Rp100 Juta untuk UMKM, Begini Cara Ajukan dan Cicilannya

JK menyoroti adanya kesenjangan dalam komunikasi publik yang mengakibatkan kebijakan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.

"Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak nyambung. Sehingga banyak hal yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik," ujarnya, dengan menekankan pentingnya perbaikan dalam aspek komunikasi agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Kritik Terhadap Komunikasi Internal Kabinet

Tidak hanya soal komunikasi eksternal dengan masyarakat, JK juga mengkritik kekacauan komunikasi di dalam kabinet.

Ia menyebutkan bahwa beberapa menteri seringkali mempertontonkan perbedaan pendapat secara terbuka, bahkan bertengkar di depan umum.

Hal ini, menurutnya, tidak hanya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga memperburuk citra pemerintahan.

"Menteri kadang bertengkar di depan umum. Ini menyebabkan sistem komunikasi kita menjadi masalah penting," tegasnya, menyoroti pentingnya keharmonisan internal dalam pemerintahan.

Kritik Sebagai Masukan Konstruktif

Jusuf Kalla menekankan bahwa kritik dari para pakar komunikasi harus dilihat sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki cara pemerintah berkomunikasi dengan rakyat.

Ia menegaskan bahwa tujuan pertemuan dengan para komunikolog bukanlah untuk melawan pemerintah, melainkan untuk membantu pemerintah agar kebijakan dan programnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Pertemuan ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk memperbaiki cara pemerintah agar didengar rakyatnya," ujar JK.

Pertemuan dengan Komunikolog Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah komunikolog terkemuka hadir, di antaranya Emrus Sihombing, Effendi Gazali, Hasrullah, Iwel Sastra, Usman Abdhali Watik, Nero Adriani, Suko Widodo, Prof. Soraya, Mosidik, Adriano Qalbi, Gun Gun Heryanto, Nani Nurani Muchsin, Jumadal Simamora, dan Marsefio Sevyone.

Mereka menyampaikan pandangan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menghambat efektivitas kebijakan pemerintah.*

(tm/dh)

Skema KUR BRI 2026: Pinjaman Hingga Rp100 Juta untuk UMKM, Begini Cara Ajukan dan Cicilannya

Setelah 25 Tahun Dihapus, Jabatan Kaster TNI Kembali Ada, Ini Alasannya

Hadiah Rp 10 Juta dari Gerindra Bagi Pengungkap Kasus Penyelewengan BBM Subsidi

THR ASN Pemko Medan: 50% Sudah Cair, BKAD Targetkan Tuntas Selasa Mendatang

Peresmian Rumah Aspirasi Mangihut Sinaga di Siantar, Wadah Komunikasi Langsung dengan Masyarakat

Buka Puasa Bersama di Aceh Utara: Wakil Gubernur Fadhlullah Pererat Silaturahmi dengan Warga