MEDAN – Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khususnya setelah pelantikan Boydo Panjaitan dan Fuad Akbar sebagai sekretaris dan bendahara DPC Medan oleh Ketua DPD beberapa waktu lalu.
Menurut Saman, tidak adanya pengesahan SK Kepengurusan DPC PDIP Medan oleh DPP menjadi indikasi bahwa pelantikan tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh partai.
"Saya melihat adanya peluang untuk konferensi cabang (Konfercab) ulang, terutama mengingat SK DPC yang tak kunjung turun. Ini menunjukkan bahwa pelantikan Boydo dan Fuad belum sah, dan itu memicu keresahan di kalangan kader," ujar Saman Kanu kepada wartawan di Medan, Selasa (24/3).Baca Juga:
Saman juga menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidaksolidan di tubuh DPC PDIP Medan yang dinilai tidak menjalankan roda organisasi dengan baik.
Ia menilai bahwa kepemimpinan DPC Medan saat ini lebih berfokus pada pengelolaan organisasi seperti perusahaan pribadi, ketimbang sebagai partai yang mengedepankan kebersamaan dan persatuan kader.
"Ketua terpilih seharusnya lebih mengakomodasi aspirasi kader dan mematuhi petunjuk DPP, salah satunya dengan menerima Robi Barus dan David Roni Ganda Sinaga dalam kepengurusan. Namun, apa yang terjadi adalah mereka sengaja diabaikan, dan ini adalah bentuk pembangkangan terhadap Ketua Umum Ibu Mega," ujar Saman.
Ia menambahkan bahwa ketidakmauan untuk bekerja sama dengan dua kader tersebut justru menciptakan perpecahan di tubuh partai dan merusak keharmonisan yang selama ini menjadi ciri khas PDIP.
Saman Kanu juga menekankan bahwa cara-cara yang digunakan oleh kepengurusan DPC PDIP Medan yang berorientasi pada pengelolaan partai seperti mengelola perusahaan harus dihentikan.
Ia menyarankan agar Konfercab Medan segera dilakukan untuk mengevaluasi kepemimpinan Hasyim sebagai Ketua DPC Medan dan mengembalikan PDIP Medan kepada prinsip-prinsip organisasi partai yang lebih demokratis dan inklusif.
"PDIP adalah partai yang dicintai oleh para kader dan simpatisan. Praktik mengurus DPC seperti PT atau perusahaan pribadi tidak boleh terjadi. Kami ingin agar partai ini kembali pada prinsip kebersamaan dan gotong royong," tambah Saman.
Ia pun mengungkapkan keyakinannya bahwa DPP PDIP kini menyadari adanya ketidakberesan di DPC PDIP Medan, dan itulah mengapa SK DPC Medan belum juga disahkan.
Saman optimistis bahwa setelah libur Idul Fitri, DPP akan segera menggelar Konfercab di Medan, yang juga melibatkan DPC PDIP Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Simalungun.
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
