Polemik Motor Listrik BGN, DPR Sebut Sudah Disetujui Kemenkeu dalam Anggaran 2025

JAKARTA - Polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan program tersebut telah melalui prosedur resmi dan mendapat persetujuan pemerintah.

Menurut Yahya, pengadaan sepeda motor listrik itu merupakan bagian dari anggaran negara tahun 2025 yang telah disetujui Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Pengadaan sepeda motor listrik ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi seluruh prosesnya sudah melalui mekanisme yang berlaku," ujarnya dalam keterangan, Sabtu (11/4/2026).

Baca Juga:

• Banggar DPR Sebut APBN Masih Kuat, Harga BBM Tak Perlu Naik di Tengah Krisis Global

Ia menjelaskan, proses pengadaan dilakukan secara bertahap dan telah direncanakan sejak awal. Pemesanan kendaraan disebut mulai dilakukan pada Juni 2025 setelah seluruh tahapan administratif dinyatakan lengkap.

Yahya juga menegaskan pengadaan tersebut tetap melibatkan industri dalam negeri. Meski unit didatangkan dari luar negeri dalam bentuk completely knock down (CKD), proses perakitan dilakukan di Indonesia.

"Artinya tetap ada keterlibatan industri nasional," ujarnya.

Diketahui, pengadaan kendaraan roda dua itu dilakukan melalui satu penyedia, yakni PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan skema katalog elektronik.

Menkeu Pernah Tolak Usulan

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sempat menolak usulan serupa pada tahun sebelumnya.

Ia menilai pengadaan kendaraan operasional tidak sejalan dengan prioritas utama program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. "Harusnya utamanya untuk makanan," ujar Purbaya.

Pernyataan ini mencuat di tengah viralnya motor listrik berstiker BGN di media sosial, serta kondisi APBN yang tengah mengalami defisit.

Hingga Maret 2026, defisit anggaran tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya juga mempertanyakan bagaimana usulan yang sebelumnya ditolak dapat terealisasi pada tahun anggaran berikutnya.

BGN Klarifikasi Jumlah Motor

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana membenarkan adanya pengadaan motor listrik, namun meluruskan jumlah yang beredar di publik.

Ia menyebut jumlah kendaraan yang direalisasikan saat ini sebanyak 21.801 unit dari rencana 25.000 unit pada 2025, bukan 70 ribu unit seperti yang ramai di media sosial.

Motor tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Motor tersebut belum dibagikan dan akan dicatat sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan," jelas Dadan.

Meski demikian, perbedaan pernyataan antara pihak terkait memunculkan pertanyaan mengenai sinkronisasi kebijakan anggaran pemerintah.*

(tm/dh)

Banggar DPR Sebut APBN Masih Kuat, Harga BBM Tak Perlu Naik di Tengah Krisis Global

Menkeu Purbaya: Dana Rampasan Rp11,4 Triliun Bakal Dikelola untuk Bangun Sekolah hingga LPDP

Ikhtiar Prabowo dan Harapan di Tengah Jeda Perang AS-Israel Vs Iran

Bahlil Lahadalia Heran BBM Tak Naik Diprotes, Singgung Respons Publik: “Bingung Saya”

Anggaran PU Dipotong Rp12,7 T, Menteri Dody Tegas: Nggak Takut, Sudah Pernah Lebih Parah

Struktur Anggaran MBG Dinilai Tidak Proporsional: Belanja Kaos Kaki Miliaran Rupiah, Kendaraan dan Teknologi Lebih Besar dari Porsi Makanan