JAKARTA – Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Anggota Komisi XIII sekaligus MPR RI, Marinus Gea, menilai ide tersebut berpotensi membatasi kebebasan sipil yang dijamin konstitusi.
Marinus menegaskan, aktivis HAM lahir dari kebebasan berekspresi warga negara, bukan dari penetapan atau seleksi oleh negara. Menurutnya, jika pemerintah ikut menentukan siapa yang layak disebut aktivis HAM, maka terjadi pergeseran makna dari hak dasar menjadi sebuah privilese.
"Aktivis HAM itu salah satu fungsi utamanya mengawasi kekuasaan termasuk pemerintah. Kalau pemerintah ikut menyeleksi siapa yang boleh jadi aktivis HAM, ini cacat logika. Seolah-olah pemerintah mau memilih siapa yang boleh mengawasinya," kata Marinus dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).Baca Juga:
Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan jika negara berada dalam posisi menentukan pengawas terhadap dirinya sendiri. Hal itu, menurutnya, justru bertentangan dengan prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik.
Marinus menambahkan, negara tidak semestinya memiliki kewenangan untuk memberi atau mencabut status aktivis HAM karena hal tersebut merupakan hak warga negara yang dilindungi konstitusi.
"Kalau harus diseleksi, berarti negara mengubah hak menjadi privilege. Hari ini bisa diberi, besok bisa dicabut. Itu berbahaya," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa ruang kritik terhadap kekuasaan harus tetap terbuka. Ia memperingatkan bahwa pembatasan terhadap aktivis justru berisiko melemahkan demokrasi.
"Kita tidak butuh aktivis yang patuh pada kekuasaan. Kita butuh yang berani mengoreksi. Tanpa kritik, kekuasaan bisa kehilangan arah," tutupnya.*
(d/dh)
JAKARTA Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Ho
OLAHRAGA
MEDAN Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahw
EKONOMI
DELI SERDANG Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
LABURA Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detikdetik dirinya menemukan jasad sang su
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapalkapal daga
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
