Bupati Labusel Terima Kunjungan Dirut Bank Sumut, Bahas Penguatan Sinergi dan Dukungan UMKM
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak dapat diambil alih oleh pemerintah.
Yusril menyebut, keberadaan Komnas HAM harus tetap diperkuat sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
"Kalau tidak diperkuat, minimal posisi Komnas HAM harus dipertahankan. Fungsi pengawasan dan penegakan HAM tidak bisa diambil alih oleh pemerintah," kata Yusril, Sabtu (2/5/2026).Baca Juga:
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat audiensi dengan Komnas HAM membahas Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta penguatan kelembagaan HAM di Indonesia.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga dalam penyusunan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, pembahasan revisi UU HAM perlu dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai pembaruan UU HAM sudah mendesak setelah lebih dari dua dekade berlaku. Ia menyebut revisi diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta standar internasional.
"Rancangan perubahan UU HAM seharusnya memperkuat perlindungan dan penghormatan HAM," ujarnya.
Namun, Komnas HAM menyoroti sejumlah poin dalam draf revisi yang dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga, termasuk wacana pengaturan ulang relasi kelembagaan dan mekanisme perlindungan pembela HAM.
Komnas HAM berharap proses pembahasan RUU tetap menjaga independensi lembaga-lembaga HAM yang ada di Indonesia.*
(oz/dh)
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi Direktur Utama PT Bank Sumut Heru M
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan audiensi dengan Gub
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pemilihan Kecamatan dan
PEMERINTAHAN
JAMBI Komunitas Orang Rimba dan masyarakat desa di Kabupaten Batang Hari, Jambi, meminta pemerintah serta para penggiat lingkungan membe
NASIONAL
JAKARTA Harapan ratusan warga terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian tetap (huntap
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Seorang mantan anggota Polri berinisial BAR (35) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan dalam pengungkapan kasus peredara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif, Muhammad Abdimaludin, menyampaikan k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih
PENDIDIKAN