Dokter Tifa Cabut Praperadilan Usai Tak Ditahan, Fokus Hadapi Proses Persidangan
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah minimum regional (UMR).
Hal itu ia sampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (1/5/2026).
Bobby mengatakan persoalan upah di bawah standar kerap menjadi keluhan utama yang ia terima dari organisasi serikat buruh dalam berbagai forum diskusi.Baca Juga:
Ia menyebut salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
"Itu yang juga disampaikan dan beberapa kali kemarin diskusi, kita ini, tim pengawasnya kurang," ujar Bobby kepada wartawan usai acara peringatan May Day.
Menurut Bobby, keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara membuat pengawasan terhadap perusahaan tidak berjalan optimal.
Kondisi ini, kata dia, berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang terus bertambah di wilayah tersebut.
"Karena jumlah perusahaan sama jumlah pengawas kami di Provinsi Sumatera Utara itu sangat kurang. Ini yang menjadi fokus dan diskusi kami dari kemarin dengan para serikat buruh," kata dia.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Bobby menyebut Pemprov Sumut tahun ini mendapatkan tambahan sumber daya manusia melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para pegawai tersebut akan ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan setelah mengikuti pelatihan khusus.
"Dari Dinas Tenaga Kerja, kemarin kami sampaikan ini sudah banyak masuk PPPK. Nanti akan kami kumpulkan di Disnaker, kami bikin pelatihan hingga akhirnya mereka bisa jadi pengawas," ujarnya.
Bobby berharap penambahan tenaga pengawas tersebut dapat memperketat pengawasan perusahaan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum.
JAKARTA Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tyassuma
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yakub F. IsmailFENOMENA pemadaman listrik atau sering diistilahkan dengan byar pet belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat.Mes
OPINI
JAKARTA Perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel yang menjerat mantan Ketua Ombudsman RI periode 2026, Hery Susanto,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya adaptasi, inovasi, dan kredibilitas dalam dunia media di tengah pes
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 re
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya mengimplementasikan nilainilai Alquran d
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMAN 7 Banda Aceh berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dr. Taufiq A. Rahim, menegaskan bahwa wilayah Gas Blok South Andaman yang berada sekit
EKONOMI
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, secara resmi melepas kontingen Taekwondo Setda Aceh (TSA) yang akan berlaga pada aj
OLAHRAGA
BANDA ACEH Dugaan akumulasi utang senilai Rp416 miliar yang membelit Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh menda
POLITIK