Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah minimum regional (UMR).
Hal itu ia sampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (1/5/2026).
Bobby mengatakan persoalan upah di bawah standar kerap menjadi keluhan utama yang ia terima dari organisasi serikat buruh dalam berbagai forum diskusi.Baca Juga:
Ia menyebut salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
"Itu yang juga disampaikan dan beberapa kali kemarin diskusi, kita ini, tim pengawasnya kurang," ujar Bobby kepada wartawan usai acara peringatan May Day.
Menurut Bobby, keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara membuat pengawasan terhadap perusahaan tidak berjalan optimal.
Kondisi ini, kata dia, berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan yang terus bertambah di wilayah tersebut.
"Karena jumlah perusahaan sama jumlah pengawas kami di Provinsi Sumatera Utara itu sangat kurang. Ini yang menjadi fokus dan diskusi kami dari kemarin dengan para serikat buruh," kata dia.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Bobby menyebut Pemprov Sumut tahun ini mendapatkan tambahan sumber daya manusia melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Para pegawai tersebut akan ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan setelah mengikuti pelatihan khusus.
"Dari Dinas Tenaga Kerja, kemarin kami sampaikan ini sudah banyak masuk PPPK. Nanti akan kami kumpulkan di Disnaker, kami bikin pelatihan hingga akhirnya mereka bisa jadi pengawas," ujarnya.
Bobby berharap penambahan tenaga pengawas tersebut dapat memperketat pengawasan perusahaan, khususnya terkait kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum.
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL