MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Medan) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Utara) yang berhasil dipertahankan selama enam tahun berturut-turut.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (15/6/2026), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan camat.Baca Juga:
Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Kota Medan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Perwakilan Fraksi Gerindra, Salomo Tabah Ronal Pardede, menyebut capaian WTP enam kali berturut-turut menunjukkan adanya komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian WTP ini sebagai bukti pengelolaan keuangan yang baik," kata Salomo dalam rapat tersebut.
Meski demikian, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan agar Pemerintah Kota Medan tidak berpuas diri. Mereka mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Sejumlah sektor yang dinilai perlu dioptimalkan antara lain parkir, reklame, serta pemanfaatan aset daerah agar kontribusinya terhadap PAD semakin meningkat.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Medan turut menyampaikan pandangan dan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah yang kemudian diserahkan kepada Wakil Wali Kota Medan untuk ditindaklanjuti.*
(dh)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah meninjau ulang sasaran penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh pegawainya memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, sebagai juru bicara lembaga. Keputusan ini diambil setelah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad AlMuraikhi, di Istana Merde
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin malam, 15 Juni 2026. Dalam p
POLITIK
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan bahwa pihaknya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
POLITIK
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali mengungk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi panitia dan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi Nasional XIV
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi pengurus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS Maranatha Resort Medan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut kerja sama dengan GoVirtual dalam upaya pemetaan sekaligus pengembangan sektor st
PARIWISATA
