Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menanggapi tudingan yang dilontarkan kelompok mahasiswa BEM Bersatu terkait dugaan kedekatan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dengan sejumlah tokoh politik yang pernah terlibat dalam Pilpres 2024.
Ganjar menilai kritik yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa seharusnya dijawab dengan data dan argumentasi yang kuat, bukan dengan memberikan label atau mengaitkannya dengan kelompok politik tertentu.
Menurut Ganjar, melabeli aktivis atau warga yang menyampaikan kritik sebagai bagian dari kubu politik tertentu justru dapat mengaburkan substansi persoalan yang sedang dibahas.
Baca Juga:
"Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan," ujar Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Ganjar menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Hak tersebut tidak boleh dibatasi hanya karena seseorang dianggap memiliki kedekatan dengan tokoh atau kelompok politik tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa validitas sebuah kritik seharusnya dinilai dari fakta dan data yang disampaikan, bukan berdasarkan siapa yang menyampaikan kritik tersebut.
"Yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan," katanya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik yang terbuka.
Jika kritik hanya dianggap sah ketika berasal dari pendukung pemerintah, maka kondisi tersebut dapat mengarah pada politik loyalitas dan mengurangi kualitas demokrasi.
"Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri," tegas Ganjar.
Sebelumnya, kelompok BEM Bersatu menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto dengan sejumlah tokoh politik dan purnawirawan TNI.
Mereka menilai terdapat indikasi hubungan yang perlu dicermati publik di tengah meningkatnya aktivitas demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyebut dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah informasi yang beredar, termasuk kendaraan yang digunakan Tiyo serta keterlibatan beberapa tokoh dalam forum diskusi yang pernah dihadirinya.
Namun demikian, hingga kini belum terdapat keterangan resmi yang membuktikan adanya keterkaitan langsung antara aktivitas kritik mahasiswa dengan kepentingan politik praktis tertentu.
Dalam pernyataannya, BEM Bersatu juga menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni menjaga independensi gerakan mahasiswa dari intervensi politik, mendukung perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendorong pengusutan kasus korupsi secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Perdebatan mengenai independensi gerakan mahasiswa dan ruang kritik publik pun terus menjadi perhatian masyarakat di tengah dinamika politik nasional yang berkembang menjelang berbagai agenda strategis pemerintah.*
(d/ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.