Bahlil: Dukung Prabowo-Gibran Bukan Berarti Tak Boleh Mengkritik

"Karena memberikan koreksi itu adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Dan saya dalam arahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri-termasuk menteri-menteri dari Golkar-DPR khususnya kader Partai Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan," tambah dia.

Bahlil juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan tugas utama parlemen.

Oleh sebab itu, para menteri, termasuk yang berasal dari Partai Golkar, tetap perlu diawasi demi memastikan program pemerintah berjalan lebih baik.

"Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Jadi saya pikir ini harus kita betul-betul lakukan. Katakanlah banyak program lain yang sukses, kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik. Yang belum baik, kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan. Inilah salah satu tugas kita, Bapak-Ibu semua," pungkasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Bahlil menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran harus dibarengi dengan pengawasan yang objektif serta masukan yang konstruktif agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.* (d/ad)

Eks Anggota BIN: Kasus Jiwasraya dan Asabri Diduga Dimanfaatkan Rezim Jokowi untuk Kepentingan Politik

Kementerian HAM: Dugaan Penyimpangan Dana KIP Kuliah Berpotensi Langgar Hak Mahasiswa atas Pendidikan

Kebakaran Hebat Hanguskan Puluhan Kios Pasar Sibolga Nauli, Muncul Dugaan Kejanggalan dari Pedagang

UMKM Wajib Tahu! KUR BCA 2026 Resmi Dibuka, Pinjaman Rp100 Juta Bisa Dicicil Mulai Rp1,9 Juta per Bulan

Pemerintah Aceh Beri Fleksibilitas Kerja ASN untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Apel Pagi Ditiadakan

Berantas Korupsi, Wujudkan Visi Prabowo