Gibran Respons Kabinet Bayangan: Kritik Berbasis Data Jadi Kekuatan Demokrasi

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah menghormati munculnya inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rabu (29/7/2026), Gibran mengatakan pemerintah juga menghargai berbagai hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan lembaga-lembaga kredibel.

"Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," ujar Gibran.

Baca Juga:

• Rapor Merah Politik

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, hingga mengawasi jalannya pemerintahan sebagai bagian dari prinsip demokrasi.

Gibran menilai kritik yang disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi justru menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun maupun menjalankan kebijakan.

"Tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," katanya.

Ia optimistis keterbukaan terhadap kritik akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Dengan semangat itu, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia semakin matang, dan kepercayaan publik tetap terjaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah akademisi, pengamat, dan tokoh masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan sebagai wadah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Inisiatif tersebut disebut bertujuan memperkuat fungsi kontrol publik melalui kajian berbasis data, analisis kebijakan, serta diskusi terbuka terhadap kinerja para menteri.

Pembentukan Kabinet Bayangan juga dilatarbelakangi pandangan bahwa fungsi oposisi dan pengawasan di parlemen dinilai belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan secara independen.* (in/dh)

Rapor Merah Politik

Wamenko Polkam Lodewijk: Politik Adalah Ibadah Pengabdian, Bukan Jalan Menuju Kekayaan

DPC Partai Demokrat Kota Binjai Gelar Dialog Interaktif, Bahas Penguatan Ekonomi, Keadilan, dan Demokrasi

Apa Itu Londo Ireng? Ucapan Prabowo yang Kini Ramai Dibahas Publik

Prabowo Sebut Hati PDIP Sama dengan Pemerintah, Guntur Romli: Setuju

Senior PDIP Sumut Temui Ketum Megawati, Taufan Ginting Dukung: Oknum Fungsionaris yang Terlibat Politik Uang Wajib Diberi Sanksi