Gerindra Optimistis Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo Kembali Naik

JAKARTA — Partai Gerindra menyatakan optimistis tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan kembali meningkat seiring dengan semakin matangnya pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, penurunan angka survei merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurut dia, hasil survei harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, bukan sebagai penentu arah kebijakan.

Baca Juga:

• Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta!

"Kami sangat optimistis, seiring dengan makin matangnya eksekusi program strategis pemerintah dan manfaatnya mulai dirasakan langsung di dapur-dapur rumah tangga rakyat, angka kepuasan publik dan survei akan dengan sendirinya merangkak naik kembali," ujar Sugiat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2026).

Sugiat menegaskan bahwa Gerindra tidak merasa panik dengan adanya penurunan angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

Ia menyebut hasil survei justru menjadi pengingat agar pemerintah mempercepat pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Partai Gerindra sama sekali tidak panik dengan penurunan atau dinamika angka survei. Justru angka-angka ini kami baca secara jernih sebagai alarm pengingat dan aspirasi jujur dari masyarakat yang harus direspons dengan percepatan kinerja, bukan dengan kegelisahan politik," jelasnya.

Menurut Sugiat, pemerintah saat ini masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Beberapa di antaranya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga memperluas akses layanan kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan sejumlah program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, serta pembenahan ekonomi dan birokrasi.

"Kadang, kebijakan yang tepat untuk masa depan bangsa butuh proses dan tidak langsung populer seketika, namun harus berani diambil demi kemaslahatan rakyat," tutur Sugiat.

Ia menilai perubahan angka survei tidak bisa dilepaskan dari proses penataan kebijakan yang sedang berlangsung.

Menurutnya, pemerintah masih dalam tahap membangun fondasi agar berbagai program dapat berjalan secara berkelanjutan.

"Ketika pemerintah sedang melakukan pembenahan mendasar, seperti penataan anggaran, stabilisasi harga, dan persiapan program skala nasional, reaksi publik memang bisa sangat dinamis," ucapnya.

Sugiat juga menyebut pemerintahan Presiden Prabowo belum genap berjalan dua tahun, sehingga penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak seharusnya hanya melihat perubahan angka survei dalam waktu singkat.

"Sekarang adalah waktunya bekerja keras, bukan bertanding wacana," pungkasnya.

Sebelumnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan survei November 2025 yang mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 81,2 persen.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani mengatakan, penurunan tingkat kepuasan tersebut berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, serta penegakan hukum.

"Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum," kata Deni.

Survei tersebut juga mencatat sebanyak 46,9 persen masyarakat merasa tidak atau sangat tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Sementara itu, sebanyak 4,8 persen responden menyatakan sangat puas, 46,3 persen cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

Gerindra menilai angka tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja dan memastikan manfaat program prioritas dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.* (km/ad)

Mulai 1 Agustus 2026, Biaya Naturalisasi WNA Jadi WNI Naik Jadi Rp75 Juta!

Harga Pertamax Turun Mulai 1 Agustus 2026, Pertamina Beberkan Alasannya

Jelang HUT RI ke-81, Pemerintah Siapkan Rangkaian Agenda Kemerdekaan Mulai Zikir Kebangsaan hingga Merdeka Run

Camat Sei Kepayang Barat Pantau Pembangunan RTLH di Desa Sei Jawi-Jawi, Tujuh Rumah Dapat Bantuan

Jelajah Desa Jilid VI di Silangkitang, Bupati Fery Bawa Pelayanan Langsung dan Pastikan Pembangunan Infrastruktur Dimulai

Pemkab Batu Bara Mulai Pemusatan Diklat Paskibraka 2026, Siapkan Generasi Berkarakter Pancasila