Buntut Pertimbangan MK Soal Ijazah Gibran: PKS Sebut DPR Mulai Lobi Opsi Pansus & Hak Angket
JAKARTA Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut sejumlah fraksi di DPR RI mulai
NASIONAL
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi beredarnya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR RI. Bobby menilai masih banyak persoalan masyarakat yang perlu menjadi perhatian utama dibandingkan wacana tersebut.
Bobby mengatakan pemerintah dan para pemangku kepentingan seharusnya memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, terutama warga yang sedang mengalami kesulitan.
"Ya hari ini, yang perlu kita pikirkan masyarakat ya, masyarakat hari ini banyak yang kondisinya kesulitan, masih banyak masyarakat yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, saya rasa yang harus diutamakan itu," kata Bobby usai menghadiri pengukuhan Kepala Wilayah Bank Indonesia Sumut di lingkungan Pemprov Sumut, Jumat (9/10/2026).Baca Juga:
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat dimintai tanggapan mengenai usulan pemakzulan Gibran yang ramai dibicarakan di media sosial.
Sebelumnya, beredar di media sosial surat yang mencantumkan nama anggota DPR RI Tonny Tesar terkait usulan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Dalam surat tersebut, Tonny disebut meminta pimpinan DPR menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran. Namun, dokumen yang beredar itu hanya mencantumkan nama Tonny sebagai pengusul.
Di tengah beredarnya surat tersebut, Partai NasDem membantah kabar bahwa Tonny Tesar, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi NasDem, mengusulkan pemakzulan Gibran.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut surat yang beredar di media sosial itu sebagai hoaks.
"Hoaks, hoaks. Enggak ada, enggak ada," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan partainya masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran.
Saan mengatakan NasDem juga akan memeriksa dan mengklarifikasi informasi mengenai surat usulan pemakzulan yang dikaitkan dengan anggota fraksinya tersebut.
Hingga saat ini, polemik usulan pemakzulan Gibran masih menjadi perbincangan di tengah perhatian publik terhadap putusan MK mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.* (tm/dh)
JAKARTA Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut sejumlah fraksi di DPR RI mulai
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Jumat (9/10/2026). Rupiah naik 16 poin ata
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Jumat (9/10/2026). IHSG naik 62,48 poin atau 1,04 ke level 6.
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak Polisi Militer (POM) TNI mengusut tuntas dugaan jaringan judi online (judol) yan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas usulan
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian warga binaan
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi beredarnya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR
POLITIK
LUBUKPAKAM Seorang pria berinisial SU (37) diduga hendak menyelundupkan sabu seberat 621 gram melalui Bandara Internasional Kualanamu, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkotika berupa sekitar 10 kilogram sabu, 232 kilo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Namu
PEMERINTAHAN