Buntut Pertimbangan MK Soal Ijazah Gibran: PKS Sebut DPR Mulai Lobi Opsi Pansus & Hak Angket
JAKARTA Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut sejumlah fraksi di DPR RI mulai
NASIONAL
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Namun, proses pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait kesiapan dan status hukum lahan.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan, Pemprov Sumut terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan huntap berjalan sesuai rencana.
Hal itu disampaikan Surya dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jumat (9/10/2026).Baca Juga:
Menurut Surya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah warga. Hunian yang disiapkan juga harus memberikan rasa aman serta mendukung masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
"Pemulihan pascabencana harus kita lihat sebagai satu rangkaian yang utuh. Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan," kata Surya.
Surya menegaskan, pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Surya mengakui, salah satu persoalan yang memengaruhi progres pembangunan huntap di Sumut adalah kesiapan dan status lahan yang akan digunakan.
"Yang menjadi kendala progres pembangunan huntap salah satunya adalah terkait kesiapan dan status lahan," ujarnya.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan lahan yang disiapkan benar-benar tersedia, memiliki kejelasan status hukum, serta sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Aspek keamanan lokasi juga harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kawasan hunian tidak berisiko terdampak bencana serupa di kemudian hari.
"Jangan sampai pembangunan tertunda karena persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi sejak awal," tegas Surya.
Selain kesiapan lahan, Pemprov Sumut juga menekankan pentingnya verifikasi dan validasi calon penerima manfaat agar bantuan diberikan kepada warga yang tepat sasaran.
JAKARTA Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut sejumlah fraksi di DPR RI mulai
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Jumat (9/10/2026). Rupiah naik 16 poin ata
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Jumat (9/10/2026). IHSG naik 62,48 poin atau 1,04 ke level 6.
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak Polisi Militer (POM) TNI mengusut tuntas dugaan jaringan judi online (judol) yan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas usulan
PEMERINTAHAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian warga binaan
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menanggapi beredarnya usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR
POLITIK
LUBUKPAKAM Seorang pria berinisial SU (37) diduga hendak menyelundupkan sabu seberat 621 gram melalui Bandara Internasional Kualanamu, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara memusnahkan barang bukti narkotika berupa sekitar 10 kilogram sabu, 232 kilo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Namu
PEMERINTAHAN