Hendak Terbang ke NTB, Pria Asal Aceh Tertangkap Bawa 1 Kilogram Sabu di Bandara Silangit
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
PURWOKERTO – Pengamat komunikasi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Dr. Edi Santoso, menilai perlunya percepatan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menegaskan, pesatnya pertumbuhan AI tanpa diimbangi regulasi berisiko menimbulkan dampak serius, termasuk dalam penyebaran hoaks.
"Sangat perlu adanya regulasi terkait dengan penggunaan akal imitasi karena AI ini pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat," ujar Dr. Edi Santoso di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, jika hoaks konvensional dulu terbatas pada manipulasi teks atau tangkapan layar, kini kebohongan lebih canggih dan sulit dikenali karena menggunakan AI dalam bentuk audio dan video yang direkayasa secara digital.
"Itu makin sulit untuk diidentifikasi asli atau tidaknya, terutama bagi orang-orang dengan tingkat literasi media yang rendah," ujarnya.
Dr. Edi juga menyinggung soal kerentanan hak cipta akibat kemudahan mereplikasi karya seni dan konten digital menggunakan AI.
Ia menilai pertumbuhan teknologi jauh lebih cepat dibanding laju penyusunan kebijakan.
"Pertumbuhan di sisi AI begitu cepat, tetapi regulasi yang mengaturnya tertatih-tatih. Jadi, saya kira regulasi ini sangat mendesak," tegas Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Unsoed tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Edi mengamati media sosial kini bukan lagi sekadar media alternatif, melainkan telah menjadi media utama dengan penetrasi tinggi.
"Sekitar 70 persen pengguna internet adalah pengguna media sosial. Artinya, ia bukan lagi media alternatif," ujarnya.
Namun, ia memperingatkan bahaya algoritma media sosial yang menciptakan gelembung informasi (filter bubble) dan ruang gema (echo chamber), fenomena di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan preferensinya sendiri, bukan realitas utuh.
"Akhirnya banyak orang merasa pendapatnya mewakili mayoritas, padahal hanya hasil kurasi algoritma," ucapnya.
Dr. Edi menyebut masifnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial sebagai ancaman nyata.
Ia menyerukan perlunya gerakan literasi digital secara masif untuk membekali masyarakat, terutama generasi muda, dalam menyaring informasi.
"Hoaks sudah ada sejak dulu, tapi kini penyebarannya masif karena media sosial. Literasi digital penting untuk menangkal ini," tegasnya.
Meski demikian, ia tidak menafikan sisi positif media sosial, seperti kemudahan akses informasi dan peningkatan partisipasi publik dalam berbagai diskursus.
"Dulu informasi hanya milik kelompok tertentu, sekarang semua orang bisa mengakses informasi dengan mudah," tutupnya.*
(at/a008)
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI
MEDAN Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menolak keras wacana yang mengusulkan pengemudi ojek daring (ojol) dikategorikan sebagai p
NASIONAL
JAKARTA Safari politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut ke Jawa Tengah setelah rangkaian kunjungan ke sejumlah daera
POLITIK