SAMARINDA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi pencurian data pribadi di dunia maya.
Di tengah meningkatnya aktivitas digital, pelaku kejahatan siber terus mencari celah untuk mengeksploitasi data demi kepentingan finansial maupun politik.
Hal ini disampaikan oleh Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Dwi Kardono, saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang digelar di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (12/7/2025).
Baca Juga:
"Kita semua adalah target. Setiap detik, setiap menit, aktivitas digital kita menjadi incaran para penyerang siber dari seluruh dunia," ujar Kardono.
Dwi menjelaskan, serangan siber bisa datang dari dalam maupun luar negeri dan umumnya menargetkan data-data penting seperti akun media sosial, rekening bank, nomor ponsel, hingga akun WhatsApp.
Baca Juga:
Pelaku bisa menyusup ke dalam sistem dengan memanfaatkan celah keamanan yang sering kali tidak disadari.
"Masalah utama kebocoran data bukan semata pada teknologinya, tapi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi," jelasnya.
Beberapa faktor yang turut memperbesar risiko antara lain perangkat lunak yang tidak diperbarui, perangkat keras yang tidak diproteksi, serta kelemahan pengawasan internal dalam sebuah organisasi.
Kardono menyebut motif utama para peretas umumnya adalah keuntungan ekonomi, namun tidak sedikit pula yang melakukannya untuk kepentingan analisis data, penyebaran pengaruh politik, hingga aktivitas telemarketing ilegal.
Untuk meminimalkan risiko, BSSN menyarankan masyarakat menerapkan beberapa langkah perlindungan dasar:
- Gunakan kata sandi yang kuat, unik, dan berbeda untuk setiap akun penting.
- Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA).
- Hindari mengklik tautan atau lampiran mencurigakan.
- Jangan sembarang membagikan data pribadi, termasuk NIK dan alamat email, di media sosial atau situs yang tidak terpercaya.
Selain itu, BSSN juga mendorong masyarakat untuk secara rutin memeriksa apakah email atau data pribadinya pernah terlibat dalam kebocoran data.
Dua situs yang direkomendasikan untuk pengecekan adalah:
Cukup dengan memasukkan alamat email, pengguna bisa mengetahui apakah informasi pribadinya telah terekspos di dunia maya.
BSSN menekankan bahwa keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
Dengan meningkatkan security awareness, potensi penyalahgunaan data dapat ditekan secara signifikan.
"Kesadaran akan perlindungan data pribadi harus menjadi bagian dari literasi digital kita. Kunci utamanya adalah berhati-hati, kritis, dan tidak mudah lengah," pungkas Dwi Kardono.*
(mi/a008)
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional
JAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
Nasional
ACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
Nasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik