AHY Pastikan Sekolah Rakyat di Medan Siap Beroperasi Pertengahan Juli 2026
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia mengambil langkah tegas terhadap platform media sosial global, TikTok dan Meta, atas dugaan keterlambatan penanganan konten hoaks dan tidak bermoral di platform masing-masing.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, dalam pernyataannya kepada kantor berita Bernama, menyebut TikTok dinilai lamban dalam merespons permintaan bantuan investigasi dari kepolisian, khususnya dalam kasus seorang pria yang mengaku ahli patologi dan menyebarkan informasi menyesatkan terkait kematian remaja populer di Malaysia.
"TikTok sangat lambat dalam memberikan informasi, sampai-sampai saya harus menelepon langsung CEO TikTok, Shou Zi Chew. Ini adalah tindak kejahatan, dan mereka bergerak terlalu lambat. Kita tidak bisa membiarkan sikap seperti itu," tegas Fahmi.
Fahmi menyampaikan bahwa manajemen TikTok telah dipanggil secara resmi dan dijadwalkan hadir di markas besar Kepolisian Malaysia, Bukit Aman, pada Kamis pekan ini, bersama Kepala Polisi Nasional dan Jaksa Agung.
Meta Juga Dipanggil
Tak hanya TikTok, Fahmi juga mengungkap bahwa perusahaan induk dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram, yaitu Meta, juga akan dipanggil. Meta dituding lalai menekan penyebaran konten tidak bermoral, termasuk gambar-gambar yang mengandung unsur pedofilia.
"Kami melihat platform-platform ini tidak menanggapi masalah secara serius. Hukum Malaysia berlaku, dan mereka wajib mematuhinya. Setiap platform yang melanggar akan kami panggil," ujar Fahmi.
Lonjakan Konten Berbahaya Dorong Pemerintah Bertindak Tegas
Malaysia diketahui memperketat pengawasan terhadap media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Ini menyusul lonjakan signifikan konten berbahaya yang mencakup:
Penipuan online dan perjudian daring
Pornografi anak
Perundungan siber
Isu sensitif terkait ras, agama, dan kerajaan
Fahmi menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan penyedia platform digital, namun sikap tegas akan terus diambil bila regulasi lokal tidak dihormati.
Hingga berita ini diturunkan, baik TikTok maupun Meta belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan oleh pemerintah Malaysia.*
(bs/j006)
MEDAN Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Jalan Flamboyan Raya II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota M
PENDIDIKAN
LANGKAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria memikul mesin outdoor AC sambil berjalan kaki sejauh sekitar dua kilometer viral d
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjajaki kerja sama strategis dengan PT Rumah Tani Nusantara (RTN) guna memp
EKONOMI
JAKARTA Rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam masa orientasi Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku telah mengembalikan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta aparat keamanan meningkatkan langkah pengamanan di Papua secara terukur menyu
NASIONAL
JAKARTA Praktisi agraria sekaligus mantan pejabat senior Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Bud
NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan melakukan rehab
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menerima penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan HukumKeadilan Indonesia (YLBH
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembang
PENDIDIKAN