Indonesia-Belanda Sepakat Perkuat Kerja Sama Repatriasi Benda Budaya

DEN HAAG — Pemerintah Indonesia dan Belanda memperkuat komitmen kerja sama dalam upaya repatriasi benda-benda budaya Indonesia yang selama ini berada di Belanda.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda Eppo Bruins di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Sains Belanda, Den Haag, Sabtu (14/6/2025) waktu setempat.

Pertemuan ini menandai kelanjutan hubungan budaya kedua negara, dengan fokus pada kolaborasi jangka panjang dalam penelitian asal-usul koleksi, penguatan kelembagaan, dan penyederhanaan proses pemulangan benda budaya Indonesia.

"Saya sangat menghargai semangat keterbukaan dan kemitraan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Belanda dalam proses repatriasi ini," ujar Fadli Zon.

Fadli menegaskan bahwa hingga akhir 2024, sebanyak 828 obyek warisan budaya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia, termasuk Koleksi Pita Maha, Harta Karun Lombok, dan 68 obyek dari Museum Rotterdam.

Fadli menekankan bahwa repatriasi bukan sekadar pengembalian artefak, melainkan juga pemulihan memori kolektif, martabat, dan identitas budaya bangsa Indonesia.

"Lebih dari sekedar pemulangan artefak, repatriasi ini penting untuk melengkapi narasi sejarah bangsa," imbuhnya.

Menteri Bruins dari Belanda menyatakan dukungan kuat terhadap proses restitusi benda budaya.

Ia bahkan menyebut bahwa semua artefak yang tidak seharusnya berada di Belanda harus dikembalikan ke akar budayanya.

"Sesuatu yang dicuri tidak seharusnya disimpan di sini," tegas Bruins.

Kedua menteri juga sepakat untuk menandatangani perpanjangan perjanjian teknis (Technical Arrangement on Repatriation) pada Juli 2025, sebagai bentuk konsolidasi kerja sama bilateral.

Selain itu, Indonesia dan Belanda juga membahas potensi kerja sama lanjutan dalam pemanfaatan arsip kolonial serta revitalisasi Museum Nasional Indonesia sebagai pusat rujukan tata kelola museum di kawasan Asia Tenggara.

Langkah ini menunjukkan transformasi hubungan pascakolonial ke arah yang lebih sehat, saling menghargai, dan berorientasi pada pemulihan nilai-nilai budaya bangsa.*

(at/a008)