JAWA TIMUR -Sebuah insiden memilukan terjadi di wilayah Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di mana seorang pasutri nekat mencuri 7 buah cabai dari sebuah sawah dan akhirnya dipaksa makan hasil curian mereka oleh warga setempat. Kejadian ini mengundang reaksi keras dari masyarakat atas tindakan penyiksaan yang dianggap tidak manusiawi.
Pasutri yang berinisial SW (41 tahun) dan LW (36 tahun) awalnya hanya mencari bekicot di sekitar sawah, namun tergoda untuk memetik cabai yang tumbuh subur di tanah milik orang lain. “Mereka memetik 7 buah cabai untuk membuat sambal,” kata sumber terkait dari kepolisian setempat.
Ketahuan oleh pemilik sawah, pasutri itu segera diserahkan kepada warga sekitar. Dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial, terlihat seorang pria muda mengenakan kaos hitam duduk di tanah, pasrah menerima paksaan untuk memakan cabai secara langsung dari tangan seseorang.
Baca Juga:Reaksi Netizen dan Kritik terhadap Perlakuan
Video tersebut menimbulkan gelombang protes dari netizen yang merasa bahwa tindakan memaksa pasutri memakan cabai merupakan bentuk perlakuan yang tidak beradab. @dr.okypratamaa menulis, “Yg dilakuin emang salah tapi perlakuan terhadap mereka terkesan miris banget, berani gak ke koruptor seperti itu juga ? Kalo berani, baru ADIL.” Sementara @wryan_s.sh menambahkan, “Kalau mencuri karena lapar, harusnya diberi makanan yang layak, bukan disiksa seperti itu.”
Kepolisian setempat yang memediasi konflik ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai. “Kami telah berupaya mediasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujar Kapolsek Garum, AKP Punjung. “Kedua pihak telah berdamai dan insiden ini dianggap selesai.”
Baca Juga:Kontroversi dan Kritik terhadap Penegakan Hukum Adat
Namun, insiden ini juga mengundang perdebatan terkait hukum adat dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah daerah dan organisasi hak asasi manusia setempat diminta untuk mengkaji ulang tindakan seperti ini agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
Perlunya Perlindungan bagi Pelaku KriminalDalam konteks hukum modern, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang melakukan kesalahan mendapat perlakuan yang sesuai dengan hukum dan tanpa kekerasan. Perlindungan terhadap pelaku kejahatan, meskipun mereka sudah terbukti bersalah, tetap merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum yang adil dan beradab.
Kejadian tragis ini mengingatkan kita semua akan pentingnya penanganan kasus kriminal dengan pendekatan yang lebih humanis dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Semoga insiden serupa tidak terulang di masa depan, dan setiap individu mendapat perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan rasa empati.
(N/014)
MEDAN Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara tetap melanjutkan aksi unjuk rasa mereka meskipun hujan deras m
Peristiwa
MEDAN Aksi unjuk rasa masih terus berlanjut di Kota Medan, Provinsi Sumut, Senin (01/09/2025). Kali ini, dilakukan oleh ratusan massa driv
Peristiwa
TAPANULI SELATAN Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan tertib dan damai. Kegiatan ini diawali d
Nasional
MATARAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram mengamankan seorang terduga pelaku penjarahan yang terjadi di tengah insiden unjuk rasa
Hukum dan Kriminal
BLORA Aparat Kepolisian tengah memburu seorang pria yang diduga menjadi pelaku pembakaran pos jaga di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. A
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi
Pemerintahan
LANGKAT Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan kant
Nasional
DELISERDANG Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintahan