Tegas! Menhut Raja Juli Ancam Cabut SK Perhutanan Sosial Kalau Lahan Warga Jadi Sumber Karhutla
BERAU Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengancam mencabut surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan yang dikelo
NASIONAL
MEDAN — Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Senin (1/9), berlangsung secara daring.
Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, menjelaskan bahwa rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung secara tatap muka di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan dialihkan ke format daring.
Keputusan ini diambil bersama oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan DPRD setempat demi menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak, mengingat situasi demonstrasi yang masih berlangsung dan belum sepenuhnya kondusif.
"Benar, rapat paripurna baru saja selesai kami lakukan secara daring," ujar Ali Sipahutar, Senin (1/9).
Ia menambahkan, "Demi keamanan dan kenyamanan bersama, serta situasi yang masih belum sepenuhnya kondusif, maka rapat paripurna diputuskan untuk dilakukan secara daring."
Terkait dengan agenda Sidang Paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (2/9) mendatang, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang P-APBD 2025, Ali Sipahutar menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan apakah sidang tersebut akan kembali dilakukan secara daring atau tatap muka.
"Untuk paripurna besok belum ada keputusan apakah akan dilakukan secara daring atau tidak. Nanti akan diputuskan dan diinformasikan," tuturnya.
Situasi ini terkait dengan aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir di Kota Medan.
Aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi ricuh di sejumlah lokasi.
Para demonstran tidak hanya menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Sumut, namun juga melakukan aksi di depan gedung DPRD Medan dan beberapa titik lainnya.
Pada Jumat (29/8) lalu, salah satu pos polisi di Kota Medan mengalami pembakaran oleh massa.
Selain itu, gedung DPRD Sumut yang bersebelahan dengan gedung DPRD Medan juga menjadi sasaran pelemparan bom molotov, yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan di kawasan tersebut.
BERAU Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengancam mencabut surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan yang dikelo
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menanyakan langsung kepada warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), apakah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji menertibkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dib
NASIONAL
JAKARTA Polisi membubarkan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan pengemudi ojek online (ojol) yang bertahan di depan Gedung DPR
NASIONAL
JAKARTA Kabar duka datang dari presenter sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier. Ibunda Deddy, Heniwaty, meninggal dunia pada Rabu (26/8/2026)
ENTERTAINMENT
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset rampung dan disahkan dalam Rapat Paripurna
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan membacakan putusan praperadilan jilid II terkait penetapan tersangka mantan Jampidsus
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda. Gatot ditahan setelah menjala
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGEKEO Momen Momensantai terjadi saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian korban gempa Magnitudo 7,7 di Lapangan Berd
NASIONAL