Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
BERAU - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengancam mencabut surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan yang dikelola masyarakat justru menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ancaman tersebut disampaikan Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Berau, Kalimantan Timur, Rabu (26/8/2026). Ia mengingatkan masyarakat penerima persetujuan perhutanan sosial untuk ikut menjaga kawasan yang mereka kelola.
"Pesan saya sama, jangan sampai tempat Bapak justru menjadi pusat api, nanti dengan berat hati SK-nya saya cabut," tegas Raja Juli dalam keterangan tertulis.Baca Juga:
Menurut Raja Juli, pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat harus diikuti tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan. Perhutanan sosial, kata dia, bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga hutan dan mengelola konflik di kawasan.
"Ini bagian dari kebijakan kita agar hutan lestari tapi tetap bisa diakses oleh masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi cara kita mengelola konflik dan memberikan penanggung jawab yang jelas di kawasan tersebut," ujarnya.
Raja Juli menegaskan dirinya tidak akan ragu mencabut SK persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan tersebut terbukti menjadi sumber kebakaran.
Dalam kunjungannya, Raja Juli juga menyoroti enam kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial di sejumlah wilayah Kalimantan.
Keenam kelompok tersebut yakni Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Lobang Beloh dengan luas 4.962 hektare untuk 85 kepala keluarga (KK), serta LPHD Tebangan Lembak Dulun Batu Mate di Kutai Timur dengan luas 4.693 hektare untuk 138 KK.
Kemudian Kelompok Tani Hutan (KTH) Pilinjau Lestari Squad dengan luas 28 hektare untuk 23 KK dan KTH Sungai Alun Lestari di Bulungan dengan luas 1.350 hektare untuk 90 KK.
Dua kelompok lainnya yakni Lembaga Desa (LD) Mara Satu di Bulungan dengan luas 748 hektare untuk 475 KK serta LD Mara Hilir dengan luas 152 hektare untuk 212 KK.
Raja Juli meminta seluruh kelompok penerima persetujuan tersebut menjaga kawasan masing-masing dan memanfaatkannya secara produktif tanpa membuka peluang terjadinya kebakaran.
Ia juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi El Nino yang disebut sangat kuat.
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL