DUGAAN SKANDAL MARK-UP MBG: SPPG Tembung 3 Belanja Bahan Baku Harian di Dua Usaha Dagang
MEDAN Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan ba
HUKUM DAN KRIMINAL
BERAU - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengancam mencabut surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan yang dikelola masyarakat justru menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ancaman tersebut disampaikan Raja Juli saat meninjau penanganan karhutla di Berau, Kalimantan Timur, Rabu (26/8/2026). Ia mengingatkan masyarakat penerima persetujuan perhutanan sosial untuk ikut menjaga kawasan yang mereka kelola.
"Pesan saya sama, jangan sampai tempat Bapak justru menjadi pusat api, nanti dengan berat hati SK-nya saya cabut," tegas Raja Juli dalam keterangan tertulis.Baca Juga:
Menurut Raja Juli, pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat harus diikuti tanggung jawab menjaga kelestarian kawasan. Perhutanan sosial, kata dia, bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga hutan dan mengelola konflik di kawasan.
"Ini bagian dari kebijakan kita agar hutan lestari tapi tetap bisa diakses oleh masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi cara kita mengelola konflik dan memberikan penanggung jawab yang jelas di kawasan tersebut," ujarnya.
Raja Juli menegaskan dirinya tidak akan ragu mencabut SK persetujuan perhutanan sosial apabila kawasan tersebut terbukti menjadi sumber kebakaran.
Dalam kunjungannya, Raja Juli juga menyoroti enam kelompok masyarakat yang menerima persetujuan perhutanan sosial di sejumlah wilayah Kalimantan.
Keenam kelompok tersebut yakni Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Lobang Beloh dengan luas 4.962 hektare untuk 85 kepala keluarga (KK), serta LPHD Tebangan Lembak Dulun Batu Mate di Kutai Timur dengan luas 4.693 hektare untuk 138 KK.
Kemudian Kelompok Tani Hutan (KTH) Pilinjau Lestari Squad dengan luas 28 hektare untuk 23 KK dan KTH Sungai Alun Lestari di Bulungan dengan luas 1.350 hektare untuk 90 KK.
Dua kelompok lainnya yakni Lembaga Desa (LD) Mara Satu di Bulungan dengan luas 748 hektare untuk 475 KK serta LD Mara Hilir dengan luas 152 hektare untuk 212 KK.
Raja Juli meminta seluruh kelompok penerima persetujuan tersebut menjaga kawasan masing-masing dan memanfaatkannya secara produktif tanpa membuka peluang terjadinya kebakaran.
Ia juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi El Nino yang disebut sangat kuat.
MEDAN Tempat belanja kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3 yang diduga melakukan mark up harga bahan ba
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus memperkuat upaya pembinaan narapidana pengguna narkotika, psikotro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politikus senior Partai Golkar Rully Chairul Azwar membahas peluang pengembangan bisnis pengolahan sampah di Indonesia. Pembahasan
NASIONAL
JAKARTA Desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional semakin menguat. Sejumlah pihak, mulai dari
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui penandatanga
PENDIDIKAN
SAMARINDA Keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas&039ud di Singapura menjadi sorotan publik di tengah kebakaran hutan dan
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) berada pada kategori sedang hingga tidak sehat pada Rabu (14/10/2026). Ber
KESEHATAN
MEDAN Sebaran asap terdeteksi di seluruh wilayah Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (14/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofis
KESEHATAN
BATU BARA Dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan keterampilan warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA La
NASIONAL