Batu Bara – Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah hak mendasar bagi setiap individu. Namun, ketika berita tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan di Puskesmas Kecamatan Tanjung Tiram mencuat, menjadi penting bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan kritis dan mencari solusi atas masalah tersebut.
Situasi yang terjadi pada Kamis (18/4/2024) menggambarkan betapa frustrasinya para pasien yang telah menunggu sejak jam 7.30 WIB tanpa mendapatkan layanan medis yang memadai hingga Pukul 9.15 WIB. Mereka tidak hanya merasa terlantar, tetapi juga kebingungan dengan prosedur administrasi yang tidak transparan.
Jam dinding Puskesmas Tanjung Tiram menunjukkan jam 09 :15 wib ,pasientidak kunjung dipanggil
Baca Juga:
Masalah ini menyoroti beberapa aspek penting dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pertama, pentingnya penyediaan layanan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Waktu yang terbuang hanya untuk menunggu antrian tanpa mendapatkan tindakan medis memperumit kondisi pasien dan menimbulkan ketidaknyamanan yang tidak perlu.
Kedua, kejelasan dan transparansi dalam prosedur administrasi sangatlah krusial. Pasien yang datang untuk mendapatkan perawatan tidak boleh disusahkan dengan persyaratan yang rumit atau tidak jelas. Kekurangan dalam hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan merugikan bagi semua pihak.
Baca Juga:
Tidak hanya itu, respons yang diberikan oleh pihak terkait terhadap kontroversi ini juga menimbulkan pertanyaan. Ketidakhadiran Kapus Puskesmas dan alasan bahwa beliau sedang menghadiri acara Halal Bihalal menimbulkan keraguan akan prioritas yang diberikan terhadap penyelesaian masalah kesehatan masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret. Audit menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Tanjung Tiram perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah inti dan merumuskan solusi yang tepat.
Lebih dari itu, melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan adalah langkah yang sangat penting. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka benar-benar terpenuhi.
Kontroversi ini harus dianggap sebagai panggilan untuk perbaikan yang mendalam dalam sistem pelayanan kesehatan kita. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan layak terhadap perawatan kesehatan yang mereka perlukan.red
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
Nasional
JAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
Nasional
TAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
Nasional
JAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
Nasional
JAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & Teknologi
CIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
Nasional
JAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
Nasional
ACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
Nasional
JAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik