Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan diguyur hujan pada Selasa, 7 Apri
NASIONAL
JAKARTA – Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Andy Subyakto mengeluarkan ultimatum atau pernyataan sikap kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia hari ini di rumah Pergerakan, Tebet, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Menurut Andy, bahwa Budaya Demokrasi dan Respek Kepada Penyelenggara Pemilu menjadi sikap PPI hari ini.
“Kami PPI tentu bersikap agar pemilu 2024 harus sukses, artinya biarkanlah KPU dan Bawaslu bekerja sesuai fungsinya sesuai proseduralnya, agar mereka terhindar dari intervensi dari siapapun”. Ujar Subyakto saat media temui dini hari.
Ia Bahkan menambahkan setelah mengeluarkan 5 point ultimatum itu, yakni sehubungan dengan proses dan tahapan pemilu yang sudah berlangsung dan tahapan-tahalan berikutnya yang akan diselenggarakan, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut. Kata Andy.
Dibawah ini point penting sikap tegas dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI):
(1). Bahwa terselenggaranya pemilu yang demokratis perlu dukungan dan keterlibatan seluruh pihak pemangku kepentingan, sehingga terbangun sinergi yang positif dan konstruktif.
(2). Dalam tradisi demokrasi yg sehat, respek dan percaya kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah hal yang penting. Karena pihak-pihqk itulah yang diberi tugas dan mandat untuk menyelenggarakan kontestasi politik demokrasi yang bernama pemilu.
(3). Karena itu, perlu keberanian untuk memberikan apresiasi atas kerja-kerja KPU dan Bawaslu selama ini termasuk dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah berjalan, serta tahapan-tahapan berikutnya sampai tuntas penyelenggaraannya nanti pada tahun 2024.
(4). Mendukung dan mendesak KPU dan Bawaslu agar tetap bekerja dalam koridor aturan main sebagai lembaga yang mandiri dan terbebas dan intervensi dari lembaga atau pihak manapun juga. Kemandirian KPU dan Bawaslu dalam bekerja dan menetapkan hasil pada setiap tahapan adalah untuk menjamin tertib penyelanggaraan dan kepastian hasilnya.
(5). Mendesak semua pihak yg terkait untuk tidak melakukan tekanan dan intervensi kepada KPU dan Bawaslu serta menyeret KPU dan Bawaslu ke dalam skenario politik yang keluar dari prinsip kemandirian.
Demikian atas sikap diatas ini, tentu menurut Andy Subkyakto bahwa Sekali lagi, respek dan percaya kepada KPU RI dan Bawaslu RI adalah hal yang sangat penting bagi kesuksesan pemilu 2024, baik dari segi proses maupun hasilnya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Tutup Andy Subyakto, Presidium PPI.SK
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan diguyur hujan pada Selasa, 7 Apri
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 7 Apr
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Selasa, 7 April 2026, didom
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 7 April 2026, bervari
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Aceh pada Selasa, 7 April 2026, didominasi hujan
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 7 April 2026, didom
NASIONAL
MEDAN Seorang pria, Asrizal (46), didakwa membunuh istrinya, Nur Sri Wulandari, di rumah mereka di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina ma
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa K
NASIONAL