Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa Keuangan berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara hukum.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya perlu menelaah implikasi putusan tersebut terhadap fungsi audit forensik yang selama ini dijalankan KPK.
"Kami akan mempelajari dampak putusan ini terhadap kewenangan penghitungan kerugian negara dalam penanganan perkara," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 April 2026.Baca Juga:
Selama ini, dalam sejumlah perkara, penghitungan kerugian negara oleh KPK maupun lembaga lain seperti BPKP kerap digunakan dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. Namun, putusan MK berpotensi mengubah praktik tersebut.
Budi menambahkan, kajian akan dilakukan oleh biro hukum KPK guna memastikan penanganan perkara ke depan tetap berjalan tanpa celah hukum.
"KPK tentu menghormati dan patuh terhadap putusan MK," ujarnya.
Putusan MK tersebut tertuang dalam perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan kewenangan audit kerugian negara berada pada BPK, sebagaimana amanat Pasal 23E UUD 1945.
Permohonan uji materi terkait ketentuan ini sebelumnya diajukan oleh dua mahasiswa.
Mahkamah menilai penetapan kerugian negara harus dilakukan oleh lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan audit keuangan negara, yakni BPK.
Putusan ini sekaligus mempertegas batas kewenangan lembaga lain dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL