Warga Bener Meriah Berterima Kasih, Satgas PRR Perkuat Jembatan Enang-Enang dan Siapkan Solusi Permanen
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
BINJAI – Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai, Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP., serta Inspektur Daerah Kota Binjai, Heny Sri Dewi Sitepu, S.E., M.SP., mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid, baik daring maupun luring, pada Kamis (02/04) bertempat di Binjai Command Center (BCC).
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya kualitas laporan keuangan dalam mencerminkan kualitas pemerintahan.Baca Juga:
Menurutnya, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk tidak hanya meraih opini terbaik dalam pemeriksaan, tetapi juga menunjukkan pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat.
"Kami meyakini bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan," ujar Bobby dalam sambutannya.
Gubernur Sumut juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, agar sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki.
Meningkatkan Kualitas Keuangan Daerah
Entry meeting ini juga dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA., CFE., CFrA., CSFA., QIA.
Dalam pertemuan tersebut, Rizaldi menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan pemahaman yang sama antara BPK dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus mengevaluasi kesiapan dokumen serta koordinasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
"Pemeriksaan ini bukan hanya sekedar proses evaluasi, namun juga sebagai momentum untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal, melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah," jelas Rizaldi.
Dengan mengikuti kegiatan ini, Pemko Binjai menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kota Binjai juga berjanji akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan cepat dan tepat guna, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien.*
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo kembali menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sela
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti langkah Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop beris
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perselisihan terkait pencabutan hukuman kartu merah striker Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, kini memasuki babak baru. P
OLAHRAGA
BIMA Wali Kota Bima, Aji Man, memberikan klarifikasi terkait polemik pelantikan sejumlah anggota keluarganya dalam jajaran Pemerintah Ko
PEMERINTAHAN
MEDAN Panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 memberikan penjelasan terkait kebijakan harga tiket masuk (HTM) yang seb
PEMERINTAHAN