Kementerian Pertahanan Gelar Asistensi di Medan, Pemko Siap Dukung Komponen Pertahanan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
BATU BARA, 31 Maret 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Acara berlangsung Selasa (31/3/2025) pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Rodial, dan dihadiri oleh Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten I Renold Asmara, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan Herryawan, ST., M.Si, seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, apresiasi, dan catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan selama tahun anggaran berjalan.
Berikut rangkuman pandangan masing-masing fraksi:
1. Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk kewajiban konstitusional dan akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Setelah menelaah isi laporan, fraksi ini menerima LKPJ Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih mendalam bersama Tim Panitia Khusus (Pansus).
2. Fraksi Gerindra
Fraksi Partai Gerindra menilai secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Fraksi ini mempercayakan pembahasan rinci kepada Pansus dan berharap lahir rekomendasi yang progresif.
Secara khusus, Gerindra mendesak pembentukan Pansus Khusus Plasma guna memastikan pelaksanaan program perkebunan di seluruh wilayah Batu Bara agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
3. Fraksi PKS
Fraksi PKS memberikan apresiasi atas upaya pemerintah, namun menyoroti sejumlah persoalan mendesak. Di antaranya masih banyaknya Kepala OPD dan Kepala Sekolah yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang dinilai menghambat pengambilan keputusan strategis.
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan strategis pemasy
NASIONAL
JAKARTA Dua mantan pejabat Direktorat Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) mengakui menggunakan uang yang mereka s
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan N
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan ter
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak gagal menjalankan berbagai program prioritas. Prabowo menyinggung sejum
NASIONAL
JAKARTA Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan pelantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026 kembali memuncu
POLITIK
MEDAN Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara menyoroti pengangkatan Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD Sumatera Utara.
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Lapangan
PEMERINTAHAN