Camat Sei Kepayang Barat Pantau Pembangunan RTLH di Desa Sei Jawi-Jawi, Tujuh Rumah Dapat Bantuan
ASAHAN Camat Sei Kepayang Barat, Rahmat Hidayat Dalimunthe, melakukan monitoring pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di De
PEMERINTAHAN
BATU BARA, 31 Maret 2025 – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2025) di Ruang Rapat Paripurna.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri oleh Asisten I Renold Asmara (mewakili Bupati), pimpinan serta anggota DPRD, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan Herryawan, ST., M.Si, jajaran OPD, dan unsur Forkopimda.
Baca Juga:Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran konstruktif dari seluruh fraksi.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tanggapan terhadap Berbagai Fraksi:
- Sektor Kesejahteraan & Kesehatan: Terima kasih atas apresiasi program Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah akan terus mengevaluasi layanan dan melakukan kajian mendalam terkait kesejahteraan ASN, khususnya tenaga kesehatan, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Fraksi PAN: Pemerintah berfokus pada perbaikan kualitas pemerintahan melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan profesionalitas, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Fraksi Karya Pembangunan Nasional: Mengapresiasi realisasi pendapatan yang hampir mencapai 100%. Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), penyaluran selalu disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi bencana.
- Fraksi KDRI: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berasal dari kegiatan yang belum maksimal terealisasi. Pemerintah siap membahas langkah perbaikan ke depan.
- Fraksi PKS: Pengisian jabatan Kepala OPD telah melalui uji kompetensi dan lelang jabatan, saat ini menunggu persetujuan teknis BKN. Status Plt Kepala Sekolah disebabkan proses evaluasi dan pegawai yang memasuki masa pensiun. Untuk pajak mineral, kendala utama adalah banyaknya objek yang belum memiliki izin resmi. Selain itu, perbaikan gedung DPRD akan dimasukkan dalam perencanaan anggaran mendatang.
- Fraksi PDI Perjuangan: Komitmen untuk mengoptimalkan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah akan mengurangi belanja seremonial dan lebih fokus pada program yang produktif serta berbasis data yang akurat.
ASAHAN Camat Sei Kepayang Barat, Rahmat Hidayat Dalimunthe, melakukan monitoring pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di De
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelaja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara resmi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Pask
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan tertutup ant
EKONOMI
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Sabtu, 1 Agustus
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar masyarakat kembali menggunakan atap rumah berbahan alami seperti ijuk dan rumbia seba
NASIONAL
KUPANG Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendapat sambutan antusias dari masyarakat saat menghadiri kegiatan Car Fre
POLITIK
JAKARTA Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi membatalkan rencana penjualan saham Piala Dunia melalui proyek FIFA Forward Enterprise. K
OLAHRAGA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL