Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
BATU BARA, 31 Maret 2025 – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2025) di Ruang Rapat Paripurna.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri oleh Asisten I Renold Asmara (mewakili Bupati), pimpinan serta anggota DPRD, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan Herryawan, ST., M.Si, jajaran OPD, dan unsur Forkopimda.
Baca Juga:Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran konstruktif dari seluruh fraksi.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tanggapan terhadap Berbagai Fraksi:
- Sektor Kesejahteraan & Kesehatan: Terima kasih atas apresiasi program Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah akan terus mengevaluasi layanan dan melakukan kajian mendalam terkait kesejahteraan ASN, khususnya tenaga kesehatan, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- Fraksi PAN: Pemerintah berfokus pada perbaikan kualitas pemerintahan melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan profesionalitas, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Fraksi Karya Pembangunan Nasional: Mengapresiasi realisasi pendapatan yang hampir mencapai 100%. Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), penyaluran selalu disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi bencana.
- Fraksi KDRI: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berasal dari kegiatan yang belum maksimal terealisasi. Pemerintah siap membahas langkah perbaikan ke depan.
- Fraksi PKS: Pengisian jabatan Kepala OPD telah melalui uji kompetensi dan lelang jabatan, saat ini menunggu persetujuan teknis BKN. Status Plt Kepala Sekolah disebabkan proses evaluasi dan pegawai yang memasuki masa pensiun. Untuk pajak mineral, kendala utama adalah banyaknya objek yang belum memiliki izin resmi. Selain itu, perbaikan gedung DPRD akan dimasukkan dalam perencanaan anggaran mendatang.
- Fraksi PDI Perjuangan: Komitmen untuk mengoptimalkan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah akan mengurangi belanja seremonial dan lebih fokus pada program yang produktif serta berbasis data yang akurat.
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN