Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi LKPJ 2025: Komitmen Tingkatkan Pelayanan, PAD, dan Akuntabilitas

BATU BARA, 31 Maret 2025 – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2025) di Ruang Rapat Paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri oleh Asisten I Renold Asmara (mewakili Bupati), pimpinan serta anggota DPRD, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan Herryawan, ST., M.Si, jajaran OPD, dan unsur Forkopimda.

Baca Juga:

• Wali Kota Mahyaruddin Salim Kukuhkan 22 Pejabat, Dorong Pendidikan Berkualitas di Tanjungbalai

Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran konstruktif dari seluruh fraksi.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tanggapan terhadap Berbagai Fraksi:

- Sektor Kesejahteraan & Kesehatan: Terima kasih atas apresiasi program Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah akan terus mengevaluasi layanan dan melakukan kajian mendalam terkait kesejahteraan ASN, khususnya tenaga kesehatan, sesuai kemampuan keuangan daerah.

- Fraksi PAN: Pemerintah berfokus pada perbaikan kualitas pemerintahan melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan profesionalitas, dan pemanfaatan teknologi informasi.

- Fraksi Karya Pembangunan Nasional: Mengapresiasi realisasi pendapatan yang hampir mencapai 100%. Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), penyaluran selalu disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi bencana.

- Fraksi KDRI: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berasal dari kegiatan yang belum maksimal terealisasi. Pemerintah siap membahas langkah perbaikan ke depan.

- Fraksi PKS: Pengisian jabatan Kepala OPD telah melalui uji kompetensi dan lelang jabatan, saat ini menunggu persetujuan teknis BKN. Status Plt Kepala Sekolah disebabkan proses evaluasi dan pegawai yang memasuki masa pensiun. Untuk pajak mineral, kendala utama adalah banyaknya objek yang belum memiliki izin resmi. Selain itu, perbaikan gedung DPRD akan dimasukkan dalam perencanaan anggaran mendatang.

- Fraksi PDI Perjuangan: Komitmen untuk mengoptimalkan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah akan mengurangi belanja seremonial dan lebih fokus pada program yang produktif serta berbasis data yang akurat.

Di akhir penyampaiannya, pemerintah menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal dan transparan.*

(dh)

Wali Kota Mahyaruddin Salim Kukuhkan 22 Pejabat, Dorong Pendidikan Berkualitas di Tanjungbalai

KMB3 Kabupaten Batu Bara Gelar Halal Bihalal 1 Syawal 1447 H, Bupati Baharuddin Turut Hadir Pererat Ukhuwah

Aksi Nyata Pemuda Talawi! Husni Tamrin Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak Jelang Idul Fitri

Diduga Tak Maksimal Layani Nasabah, ATM Bank Rakyat Indonesia Talawi Tuai Sorotan Tajam

Jelang Idulfitri 1447 H, Jalan di Simpang Empat Talawi Rusak Parah Jadi Ancaman Pengendara, Warga Minta Pemkab Batu Bara Segera Bertindak

Viral Pekan Lalu, Pintu Air Desa Sei Mataram Mulai Dibenahi – DPRD Batu Bara Apresiasi Respons Cepat Kodim 0208 Asahan