Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran untuk tahun 2027.
Dalam rapat panitia kerja (panja) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), pemerintah memaparkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang akan menjadi fokus pembiayaan negara.
Pemerintah melalui Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, menjelaskan bahwa pembiayaan investasi pada 2027 akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta berbagai program prioritas yang menjadi agenda pembangunan nasional.Baca Juga:
Menurut Chandra, alokasi anggaran untuk klaster Program Kerja Prioritas Nasional mencapai sekitar Rp635,9 triliun.
Dana tersebut akan disalurkan melalui belanja kementerian dan lembaga yang mendukung pencapaian target pembangunan pemerintah.
"Pembiayaan investasi akan diarahkan untuk mendukung tema dan arah kebijakan RKP serta Program Kerja Prioritas Nasional. Untuk klaster PKPN sendiri, berdasarkan pagu indikatif yang ada sudah mencapai sekitar Rp635 triliun," kata Chandra dalam rapat Banggar DPR RI.
Dari delapan program prioritas yang dipaparkan pemerintah, sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dengan anggaran mencapai Rp347,6 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan.
Selain pendidikan, program penurunan kemiskinan juga mendapatkan perhatian besar dengan alokasi anggaran mencapai Rp154,2 triliun.
Program ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, sektor kesehatan memperoleh anggaran sebesar Rp36,8 triliun, disusul program kemandirian energi dan air sebesar Rp35,3 triliun, serta program kedaulatan pangan sebesar Rp35,2 triliun.
Delapan Prioritas Nasional Tahun 2027
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL