Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA – Kabupaten Batu Bara mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp74 miliar pada Tahun Anggaran 2025.
Angka ini muncul di era kepemimpinan Baharuddin Siagian–Syafrizal, dan langsung menjadi sorotan publik. Pemerintah daerah menyebutnya sebagai "efisiensi anggaran".
Namun, apakah angka fantastis ini benar-benar efisiensi, atau sekadar cermin lemahnya eksekusi program?Baca Juga:
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (31/03/2026), pandangan umum fraksi-fraksi menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Sorotan utamanya: apakah program berjalan maksimal atau justru banyak tertunda?
Secara teori, SILPA memang bisa terjadi karena efisiensi, artinya penghematan biaya dalam pelaksanaan program.
Namun, efisiensi idealnya tetap diiringi capaian program yang optimal.
Sebaliknya, SILPA besar bisa menandakan beberapa persoalan serius:
- Program tidak terlaksana
- Infrastruktur dan layanan publik tertunda
- Penyerapan anggaran rendah akibat lambatnya birokrasi
- Anggaran sengaja ditahan karena alasan teknis maupun politis
Jika salah satu kondisi itu benar, SILPA Rp74 miliar lebih tepat dipahami sebagai indikasi lemahnya eksekusi anggaran, bukan sekadar efisiensi.
Forum Aktivis Gen Z (Forza) menegaskan logika sederhana ini. "Efisiensi berarti mengurangi biaya, bukan membiarkan anggaran mengendap puluhan miliar," tegas mereka. Mereka menambahkan, publik berhak mempertanyakan apakah angka ini benar mencerminkan kinerja positif atau hanya program yang tidak jalan.
Transparansi dan pengawasan menjadi kunci. Pemerintah daerah harus menjelaskan sumber SILPA secara rinci, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN