Rp74 Miliar Mengendap di Batu Bara, Efisiensi atau Kegagalan Eksekusi?

BATU BARA – Kabupaten Batu Bara mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp74 miliar pada Tahun Anggaran 2025.

Angka ini muncul di era kepemimpinan Baharuddin Siagian–Syafrizal, dan langsung menjadi sorotan publik. Pemerintah daerah menyebutnya sebagai "efisiensi anggaran".

Namun, apakah angka fantastis ini benar-benar efisiensi, atau sekadar cermin lemahnya eksekusi program?

Baca Juga:

• Wakil Bupati Safrizal Sampaikan Nota LKPJ 2025, Bentuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (31/03/2026), pandangan umum fraksi-fraksi menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

Sorotan utamanya: apakah program berjalan maksimal atau justru banyak tertunda?

Secara teori, SILPA memang bisa terjadi karena efisiensi, artinya penghematan biaya dalam pelaksanaan program.

Namun, efisiensi idealnya tetap diiringi capaian program yang optimal.

Sebaliknya, SILPA besar bisa menandakan beberapa persoalan serius:

- Program tidak terlaksana
- Infrastruktur dan layanan publik tertunda
- Penyerapan anggaran rendah akibat lambatnya birokrasi
- Anggaran sengaja ditahan karena alasan teknis maupun politis

Jika salah satu kondisi itu benar, SILPA Rp74 miliar lebih tepat dipahami sebagai indikasi lemahnya eksekusi anggaran, bukan sekadar efisiensi.

Forum Aktivis Gen Z (Forza) menegaskan logika sederhana ini. "Efisiensi berarti mengurangi biaya, bukan membiarkan anggaran mengendap puluhan miliar," tegas mereka. Mereka menambahkan, publik berhak mempertanyakan apakah angka ini benar mencerminkan kinerja positif atau hanya program yang tidak jalan.

Transparansi dan pengawasan menjadi kunci. Pemerintah daerah harus menjelaskan sumber SILPA secara rinci, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

Forza menambahkan, "Kalau efisiensi sampai nyisa Rp74 miliar, ini hemat atau memang bingung mau dipakai buat apa? Rakyat butuh program yang jalan, bukan sekadar anggaran tersimpan rapi di akhir tahun."

Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Batu Bara belum memberikan klarifikasi resmi. Publik menunggu jawaban konkret: apakah Rp74 miliar itu bukti efisiensi, atau alarm bagi lemahnya eksekusi program yang mestinya dirasakan rakyat.*

(sumber ferari.co/dh)

Wakil Bupati Safrizal Sampaikan Nota LKPJ 2025, Bentuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

DPRD Batu Bara Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Isu Plasma dan Status PLT Jadi Sorotan

Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi LKPJ 2025: Komitmen Tingkatkan Pelayanan, PAD, dan Akuntabilitas

Wabup Labusel Sampaikan LKPJ 2025, Realisasi Pendapatan Capai 94,78 Persen

Wali Kota Mahyaruddin Salim Sampaikan Nota Pengantar LKPJ Wali Kota Tahun 2025

Perkuat Sinergi, Bupati Baharuddin Sambut Kunker DPD Partai Gerindra Sumut