Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 21 Mei 2026: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan mengalami cuaca berawan hingga
NASIONAL
BINJAI – Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai, Erwin Toga Purba, S.Sos., M.SP., serta Inspektur Daerah Kota Binjai, Heny Sri Dewi Sitepu, S.E., M.SP., mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid, baik daring maupun luring, pada Kamis (02/04) bertempat di Binjai Command Center (BCC).
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya kualitas laporan keuangan dalam mencerminkan kualitas pemerintahan.Baca Juga:
Menurutnya, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk tidak hanya meraih opini terbaik dalam pemeriksaan, tetapi juga menunjukkan pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat.
"Kami meyakini bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan," ujar Bobby dalam sambutannya.
Gubernur Sumut juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK, agar sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah dapat terus diperbaiki.
Meningkatkan Kualitas Keuangan Daerah
Entry meeting ini juga dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA., CFE., CFrA., CSFA., QIA.
Dalam pertemuan tersebut, Rizaldi menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan pemahaman yang sama antara BPK dan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus mengevaluasi kesiapan dokumen serta koordinasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
"Pemeriksaan ini bukan hanya sekedar proses evaluasi, namun juga sebagai momentum untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal, melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah," jelas Rizaldi.
Dengan mengikuti kegiatan ini, Pemko Binjai menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kota Binjai juga berjanji akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan cepat dan tepat guna, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien.*
(dh)
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan mengalami cuaca berawan hingga
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kam
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada Kamis, 21 Mei 202
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan mengalami hujan ringan pada
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Aceh pada Kamis, 21 Mei 2026, didomina
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 21 Mei 2026
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL