Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi mengukuhkan Tri Wibowo Aji Ak., M.Si sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Prosesi ini juga dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang, pimpinan DPRD Bali, Forkopimda, serta kepala OPD, perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit se-Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKP sebelumnya, Heru Tarsila, atas kontribusinya dalam memberikan masukan bagi tata kelola pemerintahan Bali.Baca Juga:
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Bali dan BPKP dalam menjalankan APBD untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkualitas.
"Kolaborasi ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mengawal pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga sektor pariwisata," kata Koster.
Deputi Setya Nugraha menekankan lima fokus utama BPKP di Bali: penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"BPKP bertindak sebagai auditor Presiden, termasuk melakukan audit investigatif dan memberikan keterangan ahli untuk memastikan target pembangunan nasional tercapai di daerah," ujarnya.
Menyinggung opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Bali dari BPK, Setya Nugraha menegaskan opini tersebut bukan jaminan efisiensi.
Kepala BPKP yang baru perlu mengawal seluruh program pembangunan, mulai dari penertiban akomodasi pariwisata ilegal, pengoptimalan pungutan wisatawan asing, hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan pariwisata.
Gubernur Koster juga menyoroti tantangan kemacetan dan perilaku wisatawan yang melanggar aturan.
Ia menegaskan Pemprov Bali tengah menyiapkan infrastruktur terkoneksi antarwilayah dengan dukungan APBN, termasuk proyek Subway dari Bandara Ngurah Rai ke Canggu, serta pembangunan shortcut dan jalan baru untuk mengurangi kemacetan.
"Kontribusi Bali terhadap devisa nasional sangat besar, mencapai Rp 167 triliun pada 2024 atau 53 persen dari total devisa pariwisata Indonesia. Dukungan pusat untuk infrastruktur berkualitas sangat penting agar pariwisata dan ekonomi Bali terus berkembang," ujar Koster.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN