Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Sejumlah Wilayah Hujan Disertai Petir
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan diguyur hujan pada Selasa, 7 Apri
NASIONAL
Jakarta – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi sedunia 9 Desember 2022 , Organisasi yang siap mengawal setiap kepentingan Masyarakat untuk memberikan pertolongan kepada klien atau partner kerja agar bisa mencapai layanan yang maksimal
Selain itu advokasi juga bisa memberikan ekspansi terhadap layanan yang dimaksud agar semakin banyak lagi orang yang bisa terwadahi
Inilah tujuan dari Pembentukan wadah Badan Advokasi Indonesia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Kemenkumham – RI ) nomor 0013209 AH.01.07 Tahun 2017
Dengan Motto Tegakkan Keadilan dan Kebenaran , untuk Kepentingan Masyarakat demi Keutuhan NKRI , Maka dibentuklah Badan Advokasi Indonesia ( BAI ) Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Sulawesi Utara ( Sulut ) Komite Strategis Penegakan Hukum dan HAM – RI
Ketua BAI DPD Sulawesi Utara Meldy Herman Kapahang disela Pembahasan menyatakan Saat ini BAI Sulut sudah Resmi dan sebentar akan Penyematan Pin dan ID Card kepada Pengurus BAI DPD Sulut dan ini merupakan momentum yang Tepat di Tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia
” Pengesahan BAI DPD Sulut saat ini ditandai dengan Penyematan Pin dan ID Card ke Pengurus yang sudah terbentuk dan momentum hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2022 ini ” jelas Kapahang
Lanjut Ketua BAI DPD Sulut , diharapkan bagi Kepengurusan yang sudah terbentuk akan dapat melaksakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dan saling bersinergi.
Salah satu Pengurus DPP Bidang Investigasi BAI Publik Center ,Titin Soni saat menyaksikan Penyematan Pin dan ID Card menyatakan Bangga atas Kepengurusan DPD Sulut yang Kompak melihat kegiatan hari ini dari DPP mengharapkan BAI Sulut akan siap bekerja nantinya.
” Saya lihat Kepengurusan ini Kompak dan Sudah siap Bekerja bagi Masyarakat Sulut , dan semua harus saling Kordinasi dalam melakukan tugas untuk Kepentingan Masyarakat demi Keutuhan NKRI ” ucap Kabid Investigasi
Lanjut Titin disela Pembekalan Pengurus menyatakan BAI mempunyai Tugas yaitu Tegakkan Keadilan dan kebenaran memang tidak ringan dan intinya semua Pengurus harus saling berkordinasi jika ada sesuatu temuan di lapangan maka semua kerja tim karena tidak ada kerja Superman tapi harus Supertim.
Hadir dalam Penyematan ini selain Ketua DPD Sulut Meldy Herman Kapahang, hadir juga Kabid OKK Royke Daliput , Kabid Investigasi Trivena Titjo, Wakil Ketua Bidang Investigasi Steven Buntuang, Kabid Kominfo Vandy Talumepa dan Pengurus DPP via Zoom Meeting. (Wilnelma Elfira)
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan diguyur hujan pada Selasa, 7 Apri
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 7 Apr
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Selasa, 7 April 2026, didom
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 7 April 2026, bervari
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Aceh pada Selasa, 7 April 2026, didominasi hujan
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 7 April 2026, didom
NASIONAL
MEDAN Seorang pria, Asrizal (46), didakwa membunuh istrinya, Nur Sri Wulandari, di rumah mereka di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina ma
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa K
NASIONAL