Menteri PPPA Tanggapi Penolakan Program Makan Bergizi Gratis oleh Pelajar di Papua

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA), Arifah Fauzi, memberikan tanggapan terkait penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh pelajar di Papua. Menurut Arifah, penolakan tersebut tidak bisa dinilai secara sepihak dan ia menilai bahwa para pelajar mungkin belum sepenuhnya memahami tujuan dari program ini.

"Enggak bisa langsung dinilai, kita lihat penyebabnya seperti apa. Mungkin belum mengetahui ya sebetulnya yang dilihat adalah niat baik dan ini menunjukkan cita bapak Presiden," ujar Arifah, saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Arifah menekankan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo bertujuan untuk memastikan generasi mendatang memiliki kecukupan gizi sejak dalam kandungan. "Kami dari kementerian melihat bahwa makanan bergizi gratis sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita," tambahnya.

Namun demikian, Arifah mengungkapkan bahwa ia belum bisa memberikan komentar lebih jauh mengenai penolakan tersebut. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu dilihat dari berbagai perspektif yang lebih luas. "Ya kita lihat lah (dari berbagai sisi), saya belum berani menilai karena kita harus melihat lebih jauh," ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti juga menanggapi program MBG ini, mengungkapkan bahwa program tersebut akan terus dievaluasi dan disempurnakan demi mendukung kesehatan murid-murid sekolah. "Ya, program ini nantikan masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan," kata Mu'ti saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Mu'ti menyebutkan bahwa berbagai kasus yang terjadi selama pelaksanaan program ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan agar MBG lebih optimal ke depannya.Sebelumnya, sebuah unggahan viral di media sosial X menunjukkan ratusan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menolak program Makan Bergizi Gratis.

Dalam narasi yang beredar, para pelajar tersebut menyatakan bahwa mereka lebih membutuhkan pendidikan yang layak daripada makanan gratis. Penolakan ini terjadi pada Senin (3/2/2025), di Yahukimo, West Papua.

Program MBG di Papua juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan. Sebelumnya, polisi diminta untuk menindak tegas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga mencoba mengganggu pelaksanaan program tersebut di wilayah tersebut.

(KM/CHRISTIE)