JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau biro haji khusus akan bersikap kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, meski lembaga antirasuah tidak memberlakukan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri terhadap mereka.
"Kami meyakini PIHK maupun asosiasi kooperatif dalam proses penyidikan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (18/3/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah KPK melakukan sejumlah pemanggilan dan pemeriksaan terhadap asosiasi maupun biro haji khusus.Baca Juga:
Budi menegaskan KPK tetap mengingatkan agar asosiasi maupun biro haji khusus hadir, memenuhi panggilan, serta memberikan keterangan lengkap dan jujur.
Hal ini dianggap penting karena dua tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, telah ditahan.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah disidik KPK sejak 9 Agustus 2025. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara akibat kasus ini mencapai Rp622 miliar.
KPK juga telah menahan Yaqut di Rutan Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, dan Gus Alex pada 17 Maret 2026.
Sementara itu, pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak diperpanjang pencekalan ke luar negeri, namun KPK tetap memantau kooperativitasnya dalam proses penyidikan.*
(an/dh)
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan pada perdagangan Rabu (13/5/2026) setelah pengumuman rebalancing indeks globa
EKONOMI
MEDAN Tim Satreskrim Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pengungkapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan mendesak terkait revisi Undan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyoroti pentingnya Selat Malaka dalam stabilitas perdagangan dan energi glob
INTERNASIONAL
JAKARTA Hakim ketua dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, meminta agar korban dihadirkan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menjadi sorotan saat menghadiri sidang pembacaan tunt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi merupakan la
NASIONAL
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mengungkap bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita d
EKONOMI
DELI SERDANG Personel TNI dari Kodim 0204/Deliserdang menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang perjudian dan peredaran narkoba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dapat mengusulkan menu makanan sesuai dengan selera mereka. Usulan tersebut
NASIONAL
