Prof Indira Dorong Integrasi Data PPATK, Imigrasi, dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan tersimpan dalam rekening tidak aktif.
Dana tersebut kini diklaim telah terlacak oleh pemerintah dan berpotensi disita untuk kepentingan negara.
Baca Juga:
"Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening tidak jelas," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, dana tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi yang sudah tidak aktif atau telah meninggalkan Indonesia, sementara rekening yang mereka tinggalkan tetap menyimpan saldo dalam jumlah besar.
Dalam sejumlah kasus, kata dia, ahli waris juga tidak mengetahui keberadaan aset tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan penelusuran dan pengumuman publik sebelum mengambil langkah penyitaan apabila tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan dana tersebut.
"Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, dana yang tidak terurus tersebut akan dialihkan untuk kepentingan publik apabila tidak ada klaim dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah, kata dia, akan memanfaatkan aset itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
Ia mencontohkan kebutuhan perbaikan sekitar 30 ribu puskesmas yang disebut sudah lama tidak diperbaiki sejak masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto.
Untuk satu puskesmas, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar.
JAKARTA Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai perlu bekerja lebih terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejaha
EKONOMI
MEDAN Institut Bisnis dan Komputer Indonesia (IBKI) Medan menghadirkan dua pakar dari Malaysia dalam kuliah umum yang digelar di Aula Ka
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh di
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Aceh Dr. H. Iskandar Muda Hasibuan menilai peningkatan kualitas pendi
PENDIDIKAN
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim pemerintah akan menerapkan Daru
NASIONAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perl
EKONOMI
JAKARTA Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, terlibat perdebatan dengan Kapolres Metr
PERISTIWA
JAKARTA Penyanyi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia atau Rachel Cia. Pernikahan keduanya be
ENTERTAINMENT
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 13 kepala dinas di Sumatera Utara terseret perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL