Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan tersimpan dalam rekening tidak aktif.
Dana tersebut kini diklaim telah terlacak oleh pemerintah dan berpotensi disita untuk kepentingan negara.
Baca Juga:
"Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening tidak jelas," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, dana tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi yang sudah tidak aktif atau telah meninggalkan Indonesia, sementara rekening yang mereka tinggalkan tetap menyimpan saldo dalam jumlah besar.
Dalam sejumlah kasus, kata dia, ahli waris juga tidak mengetahui keberadaan aset tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan penelusuran dan pengumuman publik sebelum mengambil langkah penyitaan apabila tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan dana tersebut.
"Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, dana yang tidak terurus tersebut akan dialihkan untuk kepentingan publik apabila tidak ada klaim dalam jangka waktu tertentu.
Pemerintah, kata dia, akan memanfaatkan aset itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
Ia mencontohkan kebutuhan perbaikan sekitar 30 ribu puskesmas yang disebut sudah lama tidak diperbaiki sejak masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto.
Untuk satu puskesmas, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar.
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN