Prabowo Ungkap Temuan Rp 39 Triliun Aset Koruptor di Rekening Tak Aktif: Mungkin Banyak Piaraan, Jadi Istrinya Tak Tahu

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan tersimpan dalam rekening tidak aktif.

Dana tersebut kini diklaim telah terlacak oleh pemerintah dan berpotensi disita untuk kepentingan negara.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) senilai Rp 10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Baca Juga:

• Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

"Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening tidak jelas," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, dana tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi yang sudah tidak aktif atau telah meninggalkan Indonesia, sementara rekening yang mereka tinggalkan tetap menyimpan saldo dalam jumlah besar.

Dalam sejumlah kasus, kata dia, ahli waris juga tidak mengetahui keberadaan aset tersebut.

Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan penelusuran dan pengumuman publik sebelum mengambil langkah penyitaan apabila tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan dana tersebut.

"Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya, ahli warisnya tidak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, dana yang tidak terurus tersebut akan dialihkan untuk kepentingan publik apabila tidak ada klaim dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah, kata dia, akan memanfaatkan aset itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.

Ia mencontohkan kebutuhan perbaikan sekitar 30 ribu puskesmas yang disebut sudah lama tidak diperbaiki sejak masa pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto.

Untuk satu puskesmas, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar.

"Kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahkan untuk rakyat," ujarnya.

Prabowo menyebut, jika digabung dengan dana hasil sitaan Satgas PKH dan potensi temuan lain dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maka pemerintah bisa memiliki tambahan anggaran hingga puluhan triliun rupiah untuk renovasi fasilitas publik.

Ia menambahkan, dana tersebut akan difokuskan untuk perbaikan puskesmas, sekolah, hingga madrasah di seluruh Indonesia dengan target hingga 100 ribu unit per tahun secara bertahap.

"Semua kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, akan hilang dimakan para koruptor," kata Prabowo.*

(d/ad)

Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Sumut Luncurkan Corpu: ASN Dituntut Tak Hanya Kerja Administratif, Tapi Juga Lebih Adaptif dan Inovatif

Prabowo: Daripada Dimakan Koruptor, Uang Sitaan Rp10,2 Triliun Lebih Baik Buat Perbaiki Sekolah dan Puskesmas

Nadiem Makarim Hadapi Tuntutan Jaksa Setebal 1.597 Halaman dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

Pemko Tanjungbalai Siapkan Rehab Kantor FKUB Lewat P-APBD 2026, Perkuat Kerukunan Umat Beragama

Prabowo Ungkap Alasan Naikkan Gaji Hakim Hingga 280 Persen, Lebih Tinggi dari Gaji Hakim Malaysia