JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji sebagai perkara besar.
Lembaga antirasuah itu mengungkap kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan nilai kerugian tersebut diperoleh berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Baca Juga:
"Nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp622 miliar, angka yang sangat besar," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Maret 2026.
Menurut dia, angka tersebut masih akan diuji lebih lanjut dalam proses persidangan.
Selain berdampak pada keuangan negara, kasus ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. KPK menyebut sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler pada 2024 batal berangkat akibat permasalahan tersebut.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan staf khusus menteri, Isfan Abidal Aziz, sebagai tersangka.
Keduanya diduga terlibat dalam pengaturan pembagian kuota haji yang tidak sesuai ketentuan.
KPK mengungkap, Indonesia saat itu memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah.
Sesuai aturan, pembagian kuota seharusnya terdiri dari 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya, kuota tersebut diduga dibagi rata masing-masing 50 persen.
Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama telah diperiksa dalam penyidikan kasus ini. Selain itu, penyedia jasa perjalanan umrah juga turut dimintai keterangan, termasuk Khalid Basalamah.
KPK menyatakan akan menuntaskan perkara ini hingga tahap persidangan guna memastikan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat.*
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima pengembalian uang sebesar Rp600 juta dari PT Toshida Indonesia terkait kasus dugaan korupsi yang menyer
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan rumah jabatan bagi seluruh hakim di Indonesia. Kebijakan ini, menurut Pra
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya temuan dana sekitar Rp 39 triliun yang disebut berasal dari aset milik koruptor dan
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaks
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Surya mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadikan pening
PEMERINTAHAN
BINJAI Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Binjai, David Pane, mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Resor (Polres) Binja
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang siswa SMAN 1 Pontianak ke Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026,
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana hasil sitaan dari koruptor akan digunakan pemerintah untuk memperbaiki sekolah dan fas
NASIONAL
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
